Darussalam menambahkan aktivitas pro bono non-litigasi dimaksudkan untuk menjamin pengetahuan masyarakat, mengeliminasi asimetri di bidang pajak, dan menjamin sistem pajak (hukum, kebijakan, dan administrasi) yang seimbang. Secara tidak langsung, aktivitas pro bono non-litigasi tersebut akan mengurangi jumlah sengketa pajak di tingkat litigasi.
“Dalam menjaga kontrak fiskal yang ideal serta hubungan harmonis antara wajib pajak dengan pemerintah, justru aktivitas pro bono di bidang non-litigasi menjadi sangat penting. Inilah yang menjadi filosofi DDTC dalam menjalankan aktivitas pro bono,” jelasnya.
Seluruh kegiatan yang tercakup pro bono non-litigasi sudah dijalankan DDTC. Pertama, pendidikan hukum pajak. DDTC aktif menjalankan kegiatan ini melalui pendidikan kepada profesional DDTC dalam Human Resource Development Program (HRDP) secara gratis dan tanpa ikatan dinas.
DDTC juga memiliki DDTC Academy sebagai sarana edukasi perpajakan yang terbuka untuk masyarakat umum melalui pelatihan intensif, kursus, seminar, dan workshop. Perusahaan ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan gratis untuk memajukan pendidikan pajak.
Selain itu, DDTC juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. DDTC memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan studi atau yang ingin berpartisipasi dalam seminar atau konferensi internasional. Hingga saat ini, sudah ada puluhan mahasiswa yang mendapat beasiswa operasional pendidikan dari DDTC.
Kedua, investigasi kasus. DDTC bersama pemangku kepentingan dan stakeholder terkait telah aktif melakukan kerja sama pengamatan dan penelusuran berbagai isu perpajakan di Tanah Air.
Ketiga, konsultasi hukum pajak. Sejak awal berdiri, DDTC (DDTC Consulting) memang berniat untuk tidak hanya sekadar menjadi konsultan pajak biasa. DDTC terbukti telah mewarnai momentum pengampunan pajak 2016 dengan menyelenggarakan konsultasi gratis pada masyarakat di beberapa kota.