Debat Posisi Fahri Hamzah di DPR, Masing-masing Pihak Merujuk UU MD3
Berita

Debat Posisi Fahri Hamzah di DPR, Masing-masing Pihak Merujuk UU MD3

Di satu sisi pemberhentian pimpinan DPR diusulkan dan menjadi hak prerogratif fraksi partai, di lain sisi pergantian anggota mesti menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

RFQ
Bacaan 2 Menit
Fahri Hamzah. Foto: NNP
Fahri Hamzah. Foto: NNP
Meski DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) sudah menujuk Ledia Hanifah Amalia, namun DPR enggan memproses pergantian jabatan yang ditempati Fahri. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman berpandangan, mesti dipisahkan antara posisi Fahri Hamzah sebagai anggota DPR dengan sebagai pimpinan DPR.

Menurutnya, upaya hukum yang diajukan Fahri di Pengadilan Jakarta Selatan berdampak pada penundaan pergantian sebagai anggota baru terhadap Fahri atau pergantian antar waktu (PAW). Oleh sebab itu, proses pergantian anggota DPR tersebut mesti menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Anggota Komisi X itu berpandangan terhadap proses pergantian jabatan wakil ketua DPR tidak berkaitan dengan proses hukum yang dimohonkan Fahri di pengadilan. Ia berpendapat pergantian pimpinan merupakan hak dari fraksi partai di parlemen. Oleh sebab itulah, pimpinan DPR mestinya dapat memprosesnya dengan segera. “Pimpinan DPR harus segera memprosesnya,” katanya, Jumat (8/4).

Sohibul menyandarkan argumentasinya pada Pasal 87 ayat (2) huruf c poin d dan e yang menyebutkan, “Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila: (d) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  (e) ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya”.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pergantian yang diajukan DPP PKS belum dapat diproses lebih lanjut. Menurutnya, permintaan PKS bukan berarti DPR menolak. Namun meminta agar DPP PKS bersabar menunggu putusan dari pengadilan terhadap upaya hukum yang diajukan Fahri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Bukan ditolak. Tidak bisa ditindaklanjuti selama ada kaitannya dengan masalah hukum,” ujarnya.

Pimpinan DPR, kata Fadli, belum menerima surat permohonan pergantian kursi yang ditempati Fahri. Ia pun enggan menanggapi sosok pengganti Fahri. Pasalnya itu tadi, Fadli belum menerima surat pengajuan pergantian pejabat Wakil Ketua DPR yang membidangi  persoalan sosial.

Pandangan Fadli merujuk Pasal 241 ayat (1) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasal 241 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sementara, Fahri Hamzah mengatakan sebagai negara berlandaskan hukum, warga negara mesti taat terhadap hukum berlaku. Fahri menghormati keputusan pimpinan partai. Namun, ia meminta diberikan kesempatan untuk menguji benar tidaknya keputusan pimpinan partai di pengadilan. “Hak saya dilindungi konstitusi dan UU. Saya sudah laporkan serangkaian perbuatan melawan hukum,” katanya.

Ia meminta publik, dan kader PKS memberikan kesempatan proses upaya hukum yang diajukan di pengadilan berjalan. Lantaran sudah masuk sengketa partai, maka proses hukum administrasi lainnya terhenti hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. “Posisi saya tidak bisa digangu. Kalau ada sengketa di luar harus berhenti di situ. Itu kata UU,” katanya.

Upaya hukum yang dimohonkan Fahri lantaran bersengketa dengan partai acapkali berujung kandas. Bila merujuk pada senihor Fahri di PKS yakni Yusuf Supendi beberapa tahun lalu, menempuh jalur yang sama. Namun di ujung putusan pengadilan, Yusuf pun gigit jari. Pengadilan memenangkan partai. Begitu pula dengan kasus sengketa partai antara politisi PKS Efendi Choiri serta Lily Wahid dengan partainya yakni PKB pun menelan pil pahit. Pengadilan pun memenangkan PKB pimpinan Iskandar Muhaimin itu.

Fahri enggan berandai-andai. Menurutnya, dengan sistem hukum yang ada, Fahri optimis dengan upaya hukum yang dilakukannya. Pasalnya, argumentasi di pengadilan terbilang kuat. Misalnya, kata Fahri, anggota Majelis Tahkim merangkap sebagai pengurus DPP PKS. “Saya optimis fatalnya cukup banyak. Bagaimana bisa Majelis Takhim dirangkap pengurus DPP, padahal tidak boleh dirangkap di AD/ART,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait