Demokrasi Sosial Media Jadi Problem di Tanah Air
Demokrasi Sosial Media Jadi Problem di Tanah Air
Berita

Demokrasi Sosial Media Jadi Problem di Tanah Air

Dalam sistem negara tidak ada yang lebih tepat dari demokrasi, tapi bukan berarti demokrasi sempurna karena masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 3 Menit
Aktivis HAM Haris Azhar. Foto: RES
Aktivis HAM Haris Azhar. Foto: RES

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi beragam tantangan pasca reformasi. Misalnya soal kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan kelompok minoritas. Kebebasan berekspresi juga menjadi sorotan belakangan ini. Sekalipun kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, tapi ada batasnya yakni tidak merendahkan martabat manusia seperti fitnah, hoaks, SARA, dan membahayakan keamanan negara. Lalu, bagaimana penegakan HAM di Indonesia dalam bingkai demokrasi yang ada pada saat ini?

Aktivis HAM Haris Azhar mengatakan penegakan HAM tidak akan pernah sempurna dan ideal, dan juga tidak akan pernah dilupakan. Dalam demokrasi yang ada saat ini, sebenarnya perlu membuka ruang dan berproses dalam penegakan HAM. Tetapi, yang dilihat negara ini dominan mengungkapkan narasi-narasi dan tidak mau dikoreksi. Sehingga, penting bagi seseorang harus berani untuk menegakkan HAM.

“Awal pasca reformasi penegakkan HAM sih bagus, namun lambat laun makin ke sini justru banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini diakibatkan problem demokrasi kita adalah demokrasi sosial media,” kata Haris dalam webinar bertajuk Refleksi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi yang diselenggarakan oleh IKAFH Universitas Trisakti, Sabtu (19/12). (Baca Juga: Presiden: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Padam)

Ia menjelaskan di zaman Soeharto pelanggaran HAM terjadi dengan kekerasan, tapi saat ini seperti di Papua, banyak yang di sangka makar, tapi kasus sebenarnya adalah pencurian, pembobolan bangunan. “Namun di framing menjadi makar di berbagai media dan sosial media. Demokrasi kita, demokrasi sosial media, ini yang menjadi problem demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Lalu, kata dia, negara seharusnya memulihkan yang terluka akibat pelanggaran HAM masa lalu, mesin-mesin kekerasan dan korupsi untuk menciptakan keadilan. “Karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di masa lalu,” katanya.

Menurut Haris, dalam sistem negara tidak ada yang lebih tepat dari demokrasi, tapi bukan berarti demokrasi sempurna karena masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi dalam sistem demokrasi. Ia mencontohkan saat era Gus Dur, yang melengserkan dirinya justru tantara, sehingga konsep keadilan di situ menjadi tawar menawar politik. “Makanya, itu yang pasti perlu di susun strateginya,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam forum yang berbeda Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 silam, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Internasional. Secara global, HAM terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Saat ini berkembang keamanan digital dan hak privat atas data.

Tags:

Berita Terkait