Selain itu disebutkan Edhy Prabowo mengarahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar membuat nota dinas kepada Kepala BKIPM Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.
Selanjutnya, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan bank garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL sehingga terkumpul Rp52.319.542.040,00.
Sebelumnya KPK telah menyita aset senilai Rp 89,9 miliar dari kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. Dari situ terdapat uang cash (tunai) yang disita sebesar Rp52,3 miliar dari BNI Cabang Gambir.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan aset yang disita dari kasus dugaan suap ekspor benih lobster selain uang tunai adalah barang mewah, barang elektronik, kendaraan, perhiasan, hingga properti berupa rumah dan vila. “Jadi Rp37,6 miliar sudah dilakukan penyitaan berupa aset yang sudah disebutkan tadi dan hari ini uang cash Rp 52,3 miliar,” kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3).
Dalam perkara ini Edhy dituntut pidana penjara selama 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy diyakini jaksa terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp25,7 miliar dari pengusaha. Selain itu penuntut juga meminta majelis agar Edhy dikenakan pidana tambahan beruapa uang pengganti sebesar Rp9,6 miliar dan AS$77 ribu dan juga pencabutan hak politik.