Dialog Strategis untuk Percepatan Pembaruan Peradilan di Indonesia
Dialog Strategis untuk Percepatan Pembaruan Peradilan di Indonesia
Info Hukumonline

Dialog Strategis untuk Percepatan Pembaruan Peradilan di Indonesia

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Dialog Strategis untuk Percepatan Pembaruan Peradilan di Indonesia
Hukumonline

Forum diskusi ini terbuka bagi para aparatur peradilan, aktor pemerintah, kelompok pebisnis, masyarakat pencari keadilan dan kelompok masyarakat sipil untuk sipil nasional dan lokal dan aktor pemerintah untuk mengoptimalkan capaian pembangunan integritas di lembaga peradilan.

Meskipun fluktuatif, kinerja pemberantasan korupsi dalam Corruption Perception Index (CPI) Indonesia menunjukkan adanya sinyal perbaikan. Pada tahun 2021, Indonesia memperoleh skor 38 dengan ranking 96, naik satu skor dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut merupakan tanda bahwa upaya kolektif pemerintah melawan korupsi, termasuk Mahkamah Agung di dalamnya telah membuahkan hasil yang cukup menjanjikan.

Tren positif ini juga tercermin dari Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang dirilis Transparency International. Dalam tujuh tahun terakhir, data GCB tahun 2013, 2017, dan 2020 menunjukkan tren penurunan persepsi masyarakat terhadap korupsi di lembaga peradilan. Secara berturut-turut, tren penurunannya masing-masing sebesar 86%, 32%, dan 24%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai lembaga peradilan telah melakukan sejumlah perbaikan dalam pelayanan yudisial dan non-yudisial, khususnya dalam menyikapi maraknya kasus korupsi.

Capaian reformasi peradilan diatas akan lebih optimal jika keterlibatan publik lebih terbuka. Atas dasar itu, Transparency International Indonesia bekerja sama dengan Hukum Online yang didukung oleh Australia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan European Union menyelenggarakan forum “Sarasehan Internasional Pembaru Peradilan: Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penguatan Integritas Pengadilan” pada 30-31 Mei 2022.

Sarasehan Pembaru Peradilan merupakan forum untuk mendukung agenda pembaruan peradilan di Indonesia. Forum ini menjadi ruang dialogis bagi para aparatur peradilan, aktor pemerintah, kelompok pebisnis, masyarakat pencari keadilan dan kelompok masyarakat sipil untuk sipil nasional dan lokal dan aktor pemerintah untuk mengoptimalkan capaian pembangunan integritas di lembaga peradilan.

Kami membuka pendaftaran webinar ini bagi yang berminat, terutama bagi perusahaan dan firma hukum. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served! Jika Anda tertarik mendaftar, silakan klik di sini atau gambar di bawah ini!

Hukumonline.com

Dalam kegiatan dua hari Panel Discussion ini akan dihadiri oleh narasumber-narasumber:

Narasumber Panel Discussion:

Hari Pertama, Senin, 30 Mei 2022:

  • Yang Mulia Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
  • Saman Zia-Zarifi, Secretary General International Commission on Jurist
  • Sarah Mccoubrey, Judicial Integrity Consultant, UNDP Bangkok Regional Hub
  • Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia
  • Budiman Tanuredjo, Wakil Pimpinan Harian Kompas

Narasumber Panel DiscussionHari Kedua, Selasa 31 Mei 2022:

  • The Hon. Justice Susan Mary Kiefel, Chief Justice of the High Court of Australia
  • Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum., Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia
  • Diego Garcia-Sayan, Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers
  • Liza Farihah, S.H., Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

Dalam acara kegiatan dua hari ini juga terdapat diskusi panel yang merupakan forum untuk sharing diskusi terkait Showcasing Keberhasilan Reformasi Peradilan oleh setiap perwakilan narasumber.

Narasumber Hari Pertama, 30 Mei 2022:

  • Bambang Myanto,S.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, MA
  • Gutiarso, SH., MH. - Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya
  • Djauhar Setyadi, S.H., M.H Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
  • Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan KPK

Narasumber Hari Kedua, 31 Mei 2022:

  • H. Sobandi, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
  • Victoria Jennett, Senior Advisor, U4 Anti- Corruption Resource Center
  • Gede Narayana Sunarkha Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP)
  • Mupiganyi Apollinaire, Executive Director of Transparency International Rwanda, TI SL/TI Rwanda

Sebagaimana diketahui, risiko korupsi di lembaga peradilan di Indonesia masih tinggi, meskipun telah ada dukungan kerangka peraturan, etika dan kelembagaan yang relatif lengkap untuk mencegah korupsi. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistemik untuk mengoptimalkan reformasi peradilan. Sektor-sektor krusial seperti manajemen anti-suap, pelaporan gratifikasi, kepatuhan pelaporan harta kekayaan, dan pengaturan konflik kepentingan perlu diperkuat. Regulasi di sektor-sektor ini memang telah dikembangkan, namun pemantauan dan pemanfaatan datanya masih perlu ditingkatkan.

Dinamika dari situasi yang kompleks ini sesungguhnya memberikan peluang bagi para pembaru peradilan, khususnya dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, untuk melengkapi dan melanjutkan prinsip-prinsip integritas peradilan secara lebih menyeluruh yang salah satunya melalui penguatan aspek partisipasi publik di dalam agenda reformasi peradilan. Partisipasi publik yang optimal dalam reformasi peradilan dapat sangat bermanfaat bagi penguatan kualitas dari hasil-hasil kerja pengadilan yang selama ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama ini.

Tags:

Berita Terkait