Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek Smart City di Kota Bandung. Setelah menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka, KPK juga mencegah Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan.
Ema yang jabatan sebenarnya adalah Sekda Kota Bandung sendiri mengakui jika dirinya memang dicegah KPK ke luar negeri. Ia menyebut menghargai hal itu dan pencegahannya berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan penyidik KPK.
“Ya saya pada prinsipnya menghargai proses bahwa di situ ada pencegahan, mungkin kapasitas saya dengan jabatan yang melekat sebagai sekda dan sekarang juga sebagai pelaksana harian, mungkin keterangan saya masih dibutuhkan,” kata Ema dikonfirmasi di Bandung, seperti dilansir Antara, Jumat (19/5) lalu.
Ema mengatakan bahwa dirinya juga masih harus menyelesaikan permasalahan di Kota Bandung, seperti sampah yang terus menjadi sorotan setelah terjadinya penumpukan sampah di berbagai tempat penampungan sementara (TPS) sehingga tidak mungkin bepergian ke luar negeri.
Baca Juga:
"Sekarang kan fokus terus berbagai program di Kota Bandung, salah satunya penanganan sampah dan juga penurunan kabel udara. Oleh karenanya, tidak ada agenda ke luar negeri dan ke luar kota. Dalam kondisi sekarang saya akan tetap di Bandung," ucapnya.
Atas kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Kota Bandung, termasuk Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana, dia juga meminta doa pada forum Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang berlangsung Jumat petang.
"Di forum paripurna yang sangat terhormat ini, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada bapak dan ibu yang hadir di ruangan ini untuk dimintakan keikhlasannya. Beberapa waktu yang lalu di Kota Bandung terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan, untuk itu kami memohon kiranya keikhlasan bapak dan ibu untuk dapat selalu mendoakan pada pimpinan kami di eksekutif yang saat ini mendapatkan cobaan atas peristiwa yang sudah terjadi," kata Ema.