Menurut UU Perkawinan yang baru, dijelaskan bukti pendukung tersebut berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan minimum menikah dan surat dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan.
Salah satu contoh kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2020 yang lalu, seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun mengajukan dispensasi terhadap anak laki-lakinya yang belum berusia 19 tahun dengan calon pengantin perempuan berusia 16 tahun.
“Hubungan kedua anak sudah sedemikian eratnya, sehingga orang tua khawatir akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepenjangan dan menimbulkan kemudharatan, untuk itu segera dinikahkan adalah jalannya,” kata majelis Hakim dalam pertimbangannya.
Dispensasi perkawinan ini membuat institusi pengadilan kebanjiran permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua dari anak-anak yang belum mencapai usia minimum menikah. Jumlahnya bahkan lebih besar dibanding sebelum adanya perubahan terhadap UU Perkawinan.
Berkenaan dengan norma hukum, adanya regulasi dispensasi perkawinan anak pasca revisi UU Perkawinan harus dipertahankan. Dalam Pasal 7 pada UU No.1 tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada UU No.16 tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain Itu, ada perubahan di dalam frasanya.
Pada revisi UU Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak calon pengantin laki-laki atau perempuan. Adanya frasa ‘alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ faktanya bertujuan baik, sepanjang tidak ada penjabaran yang tidak jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subjektifitas hakim dengan pertimbangan hukumnya yang akan jadi penentu karena tidak adanya regulasi yang jelas.
Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon pengantin untuk mengantisipasi adanya pemaksaan dalam perkawinan.
Adanya tambahan-tambahan Pasal dan frasa regulasi dispensasi perkawinan masih abu-abu, sehingga peluang dispensasi perkawinan tanpa aturan yang ketat menimbulkan kontra terhadap upaya menaikkan batas usia minimum perkawinan yang tujuan awalnya adalah untuk menekan angka perkawinan anak.
Perumusan regulasi yang tepat bagi dispensasi perkawinan anak nyatanya tidak bisa menjadi solusi untuk menekan angka perkawinan anak dibawah umur. Sehingga perlu adanya standarisasi dispensasi perkawinan anak untuk menekan perkawinan di bawah umur yang terus mengalami peningkatan.
Pembatasan terhadap alasan diperbolehkannya dispensasi menjadi sebuah harapan, sebab permasalahan perkawinan anak tidak hanya menjadi tugas hakim dan norma hukum, namun juga semua pihak harus bersama-sama melakukan sinergi mengurangi faktor penyebab perkawinan anak.