Membangun ekosistem paten di Indonesia tidak pernah lepas dari peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan di dalamnya, yaitu universitas atau lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), industri, dan pemerintah.
“Dalam ekosistem paten, universitas-universitas dan litbang di Indonesia berperan sebagai inventor, sedangkan industri berperan sebagai investor, sementara pemerintah memiliki peran sebagai regulator yang merumuskan kebijakan terkait hal tersebut,” kata Koordinator Permohonan dan Publikasi, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD) Slamet Riyadi, Rabu (5/10).
Slamet menyatakan bahwa pemerintah melalui DJKI berupaya penuh untuk membangun ekosistem paten di Indonesia, yaitu dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengedepankan kepentingan nasional dan sesuai standar internasional.
Baca Juga:
- Hak Kekayaan Intelektual untuk Penulis Karya Sastra
- Syarat Kekayaan Intelektual Dapat Diajukan Sebagai Jaminan
Kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur atau sarana pra sarana pengelolaan dan pengadministrasian sistem paten, meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait keberadaan dan pentingnya sistem paten. Selain itu, memberikan fasilitasi dalam proses pengajuan permohonan untuk meningkatkan jumlah paten yang dapat diberikan patennya atau granted.
Menurutnya, hal ini merupakan upaya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) berbasis KI, seperti negara-negara maju yang telah berhasil memanfaatkan hal tersebut.
“Negara-negara yang mungkin kondisi alamnya tidak sebaik Indonesia namun memiliki kualitas SDM berbasis KI yang luar biasa tentu saja menjadi negara makmur melalui pemanfaatan teknologi yang dihasilkan sehingga perkembangan ekonominya sangat bagus,” tutur Slamet.