DJKI Matangkan Substansi Revisi UU Paten
Terbaru

DJKI Matangkan Substansi Revisi UU Paten

RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten ini disusun untuk meningkatkan pelayanan negara kepada publik, khususnya di bidang paten, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang melindungi patennya di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 2 Menit
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu. Foto: RES
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu. Foto: RES

Sebagai lini utama dalam pelindungan paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

“Yang menjadi lini utama RUU ini adalah DJKI, bukan dari kementerian yang lain. Maka sedari awal kita harus mempersiapkan perencanaan yang matang dan menguatkan pemahaman bersama tentang substansi dari RUU ini,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu, Rabu (26/10).

Menurut Razilu, RUU ini merupakan salah satu dari 38 RUU yang telah disepakati oleh Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama dengan RUU tentang Desain Industri.

Baca Juga:

“Menurut apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, terdapat 2 hal yang menjadikan UU ini masuk dalam prioritas 2023, yaitu aspek kebutuhan dan kesiapan teknis yang saat ini telah diselesaikan semua,” jelasnya.

Razilu berharap 38 prioritas utama di prolegnas khususnya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini dapat segera diselesaikan. Ada tiga isu yang dibahas dalam konsinyering ini, pertama isu yang mendorong inovasi nasional, kemudian isu pelayanan paten, dan kesesuaian aturan dengan peraturan internasional.

Selanjutnya, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Yasmon melaporkan kepada Plt Dirjen KI bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan secara substansi RUU tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Tags:

Berita Terkait