Pada awal tahun 2022, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meluncurkan aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC). POPHC merupakan sistem yang diciptakan untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu kurang lebih satu hari (one day service) menjadi dalam hitungan menit. Sistem ini diluncurkan bersamaan dengan pencanangan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta demi mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Sejak diluncurkan, POPHC memberikan dampak yang signifikan untuk pendaftarakan hak cipta. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan pihaknya akan meluncurkan Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek).
“POP Merek merupakan inovasi revolusioner Kemenkumham yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melakukan penyelarasan bisnis proses perpanjangan Merek dengan waktu kurang dari 10 menit,” kata Razilu pada Kamis (20/10).
Baca Juga:
- DJKI Gelar Pembahasan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Terkait Kekayaan Intelektual
- Kiat Sukses Mendapatkan Perlindungan Desain Industri
- Hak Kekayaan Intelektual untuk Penulis Karya Sastra
Tujuan dari pembangunan sistem POP Merek adalah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pemilik merek. POP Merek juga mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Sebelumnya, DJKI telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) pada Januari 2022. Sistem baru ini mendukung penyelenggaraan tahun tematik Hak Cipta pada 2022. POP HC berhasil meningkatkan permohonan pencatatan hak cipta. Hingga Oktober 2022, pencatatan hak cipta melalui POP HC sudah mecapai 77 ribu lebih. Dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 76 ribu, angkanya telah meningkat drastis.
“Dengan POP HC, lama waktu penyelesaian pencatatan hak cipta berubah dari rata-rata 23 hari menjadi 14 menit. Ini telah memberikan dampak yang luar biasa untuk para kreator dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI,” ujarnya.