Alkisah, seorang profesor berusia 75 tahun datang ke kantor notaris. Setelah menghadap, kepada notaris sang profesor meminta dibuatkan akta pengangkatan anak dan akta hibah wasiat. Intinya anak angkat tersebut mendapatkan hibah wasiat. Apakah perbuatan si professor menghadap notaris dan meminta dibuatkan dibuatkan akta, serta menandatanganinya sah secara hukum? Atau, apakah seseorang yang sudah berumur 75 tahun dan dianggap pikun otomatis dapat dikualifikasi tidak cakap bertindak menurut hukum?
‘Cakap bertindak’ adalah suatu konsep yang sangat penting dalam hukum dan mendapat perhatian dari para sarjana. Ia menjadi syarat sahnya perjanjian, sesuai rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Cakap bertindak juga menjadi syarat absahnya perbuatan lain yang dilakukan seperti memberi kuasa dan pengurusan harta wakaf.
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak menggunakan istilah cakap bertindak ketika menguraikan syarat-syarat menjadi wakif (orang yang mewakifkan harta) atau nazhir (orang yang mengurus harta wakaf), melainkan hanya menyebutkan kalimat ‘tidak terhalang melakukan perbuatan hukum’. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah yang mirip, yaitu kecakapan hukum’ yang diartikan sebagai kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008).
Contoh tindakan atau perbuatan hukum yang disebut dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) adalah membuat perjanjian. Kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintennis aan te gaan) adalah salah satu syarat sahnya perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali undang-undang menentukan lain.
