Kebijakan pemerintah membentuk holding pada badan usaha milik negara (BUMN) memiliki dampak negatif terhadap iklim dunia usaha di Indonesia. Dengan pembentukan holding tersebut BUMN akan lebih kuat dan mendominasi kegiatan bisnis sehingga mengurangi minat investor lain bersaing pada sektor usaha yang sama.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran berpendapatdominasi pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sejalan dengan keterbukaan yang dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian.Hasran menyebut, dominasi BUMN pada sektor-sektor strategis terlihat jelas dengan pembentukan holding atau induk pada sektor perkebunan, pupuk, tambang, migas dan farmasi. Yang terbaru adalah pembentukan holding BUMN pangan di bawah RNI dan juga holding gula SugarCo yang menggabungkan beberapa perusahaan pelat merah di dalamnya.
“Penggabungan beberapa perusahaan pemerintah dengan alasan efisiensi dikhawatirkan dapat memunculkan keengganan bergabungnya pelaku usaha lain di sektor-sektor strategis,” ucap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran.
Baca Juga:
- Intip Lowongan PLN untuk Profesi Hukum, Ini Persyaratannya!
- Urgensi Memperkuat Penegakan Hukum dalam Korupsi Jasa Keuangan
- Mengintip Besaran Gaji Jaksa Hingga Advokat Muda Cenderung Pilih Kerja Jarak Jauh
Walaupun tujuannya adalah untuk memperkuat entitas bisnis, meningkatkan efisiensi dan menggerakkan sektor pertanian, penggabungan ini berpotensi mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini.
Pembentukan holding yang akan mencakup seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir tidak hanya akan berdampak pada rendahnya kompetisi di sektor pertanian, tetapi juga akan menghambat investasi yang sangat dibutuhkan sektor ini untuk meningkatkan produktivitas.
“Dapatkah penggabungan ini benar-benar meningkatkan efisiensi seperti yang diklaim, atau justru hanya memperburuk inefisiensi. Efektivitas penggabungan masih perlu dibuktikan,” jelasnya.