DPR Minta Satgas Saber Pungli Tingkatkan Kinerja
Terbaru

DPR Minta Satgas Saber Pungli Tingkatkan Kinerja

Bila Perpres 87/2016 dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016, idealnya pungutan liar sudah tidak ada lagi atau setidak-tidaknya kecil sekali.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

Ia berpendapat Satgas Saber Pungli idealnya dapat jadi tumpuan pemerintah memberantas pungutan liar, karena Presiden langsung yang meneken perpresnya dan menjadi penanggungjawabnya. “Harusnya pemberantasan pungli bisa dilakukan secara masif, terus-menerus, dan berkesinambungan hingga pungli bisa diberantas secara utuh, karena praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Didik menegaskan.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberantas semua tindakan premanisme di Indonesia. "Polri harus dapat memberantas dan menangkap secara keseluruhan para preman yang kerap meresahkan masyarakat dan dunia usaha di seluruh wilayah, jangan hanya di Tanjung Priok," Kata Andi Rio.

Andi menjelaskan aksi premanisme dalam bentuk pemalakan dengan mengancam masyarakat, sopir, dan pedagang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dia berharap instruksi Kapolri kepada seluruh kepolisian daerah (polda) untuk memberantas premanisme harus dapat dilakukan dengan nyata oleh jajarannya tanpa terkecuali.

Menurut dia, modus premanisme dan pemalakan mengancam para pelaku usaha kecil hingga besar. Bahkan, ancaman dan teror itu hingga mengganggu kegiatan usaha mereka. "Kepolisian harus dapat mengungkap dan menangkapnya, jangan hanya diam dan membiarkannya," ujar Andi Rio.

Andi mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam merespons perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap aksi premanisme dan pungutan liar kepada para pengemudi truk kontainer di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Andi juga meminta agar kepolisian hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi terhadap permasalahan aksi premanisme, sehingga kepolisian dapat lebih mudah dalam menangkap dan memberantas premanisme yang meresahkan masyarakat.

"Polda, polres dan polsek di wilayah setempat harus dapat memberikan nomor telepon yang mudah dihubungi dan cepat direspons, untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan aksi premanisme. Jangan sampai sulit dihubungi bahkan tidak mau merespons," ujar Andi Rio.

Tags:

Berita Terkait