DPR Setujui RUU KSDAHE Menjadi UU
Utama

DPR Setujui RUU KSDAHE Menjadi UU

Substansi RUU antara lain memperkuat peran masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, mengatur sanksi tak hanya untuk individu, tapi juga korporasi.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar saat memberikan dokumen pandangan pemerintah kepada pimpinan rapat paripurna, Muhaimin Iskandar di Gedung Parlemen, Selasa (9/7/2024). Foto: RES
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar saat memberikan dokumen pandangan pemerintah kepada pimpinan rapat paripurna, Muhaimin Iskandar di Gedung Parlemen, Selasa (9/7/2024). Foto: RES

“Apakah RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990 dapat kita setujui dan disahkan menjadi UU?. Kalimat tanya itu meluncur dari bibir Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alam rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) menjadi UU di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Seluruh anggota dewan yang hadir serentak memberikan persetujuan. Palu sidang dalam rapat paripurna DPR masa persidangan V tahun sidang 2023-2024  pun resmi diketuk Muhaimin pertanda persetujuan anggota dewan dari sembilan fraksi partai terhadap RUU tentang KSDAHE  menjadi UU.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Gerardus Budisatrio Djiwandono, menjelaskan dalam membahas RUU KSDAHE telah mengundang berbagai pihak seperti akademisi dan pakar. Semangat konservasi sebagaimana tertuang dalam draf RUU harus mampu mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya sehingga medukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:

Menurutnya, UU 5/1990 selama ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan KSDAHE sepanjang lebih dari 30 tahun. Seiring perkembangan dan dinamika di tingkat nasional dan internasional dari perspektif sosial, politik, dan ekonomi beleid ini perlu disesuaikan.

“Kejelasan kewenangan pemerintah, peran masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, termasuk penyelenggaraan dan pendanaan konservasi,” ujarnya.

Politisi  Partai Gerindra itu memaparkan sejumlah substansi RUU. Antara lain mengganti frasa ‘Kawasan  Konservasi’ menjadi ‘Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil’. Kawasan yang berada di luar konservasi diakui sebagai wilayah ‘Preservasi’.

Tags:

Berita Terkait