Dua Pasangan Capres Prioritaskan Pembangunan Desa
Utama

Dua Pasangan Capres Prioritaskan Pembangunan Desa

Publik harus mengawasi implementasi visi misi Capres terpilih.

Oleh:
RFQ
Bacaan 2 Menit
Diskusi DPD dengan tema Dialog Kenegaraan DPD
Diskusi DPD dengan tema Dialog Kenegaraan DPD "Solusi Masalah ala Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK". Foto: RFQ
Dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres), Prabowo Subiyanto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla, telah memberikan visi misinya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya memiliki misi pembangunan merata yang di mulai dari pedesaan.

Direktur Kebijakan dan Program Tim Kampanye Prabowo-Hatta, yakni Harry Azhar Azis mengatakan pemerataan pembangunan desa menjadi prioritas. Apalagi, telah terbit UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Harry, pembangunan desa memang harus menjadi prioritas bagi capres. Namun, tak boleh capres manapun mengklaim pembangunan pemerataan desa menjadi ide maupun gagasannya.

“Karena sudah ada amanat dalam UU Desa,” ujarnya.

Dalam visi misinya, Prabowo akan melanjutkan program yang telah berjalan oleh pemerintahan dibawah tampuk kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan catatan, program yang baik. Menurutnya melakukan pembangunan mulai dari tingkat desa menjadi penggerak perekonomian desa. Harry menuturkan belum meratanya pembangunan di daerah menjadi perhatian penuh bagi Prabowo-Hatta.

Harry yang juga wakil ketua Komisi XI itu menuturkan pemberian dana sebesar Rp1 miliar dari pemerintah kepada desa sudah tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014. Itu sebabnya, program pemerintah yang ada perlu ditindaklanjuti demi keberlangsungan pemerataan pembangunan desa.
`
Langkah yang akan dilakukan, antara lain dengan pembagian anggaran lebih dititik beratkan kepada daerah. Misalnya untuk pembangunan jalan, listrik, dan infrastruktur lainnya. “Seperti yang kita ketahui, anggaran pusat 70 persen, 30 persen daerah. Dan kita akan berusaha membalikan itu agar pembangunan di daerah itu merata,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Sementara anggota Tim Ahli Kampanye Nasional Jokowi-JK, Arif Budimanta, mengatakan pembangunan tidak lagi dimulai dari tingkat pusat. Tetapi, pembangunan dimulai dari pinggiran desa. Menurutnya, Jokowi-JK akan berkomitmen membangun perekonomian desa.

“Ketimpangan pembangunan di pulau Jawa dengan di luar Jawa,” ujarnya.

Menurut Arif, design pembangunan merata di Indonesia perlu dirombak agar pemerataan pembangunan. Desa semestinya tidak lagi menjadi nomor dua dalam pemerataan pembangunan. Tetapi desa menjadi prioritas pembangunan agar terciptanya perekonomian yang dinamis.

Langkah yang dilakukan Jokowi-JK adalah dengan memulai politik anggaran. Menurutnya, anggaran pembangunan desa harus diperbesar. Pasalnya, desa harus bersaing dengan pusat dalam rangka pembangunan. Selain mendapat subsidi dari APBD, pembangunan desa acapkali tidak tepat sasaran.

Maka dari itu, dengan adanya pembangunan yang dimulai dari tingkat desa, diharapkan perekonomian akan bergerak dinamis. “Belanja pemerintah pusat harus dikurangi, karena daerah harus bergerak. Kalau Indonesia mau berdaulat maka harus membangun daerah,” ujarnya.

Lebih jauh, anggota Komisi XI DPR itu berpendapat fungsi koordinasi pusat daerah harus diperkuat, yakni dimulai dengan membangun strategi pembangunan mulai daerah hingga pusat. Menurutnya, visi misi Jokowi-JK jelas memihak kepada desa. Saat menjabat Walikota Solo, misalnya. Jokowi sudah terbukti mengangkat dan membangun kota Solo. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan yang menjadi visi misi Jokowi sudah terbukti.

“Ke depan pemimpin harus yang berkomitmen membangun mulai dari desa. Jadi visi misi bukan hanya dibangun sekedar wacana, tetapi dibangun atas dasar masyarakat dan pengalaman di masyarakat untuk membangun kebutuhan masyarakat,” ujar politisi PDIP itu.

Di tempat yang sama, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksamana, Bonaprapta mengatakan visi misi Capres Cawapres hanya mimpi. Terpenting, masyarakat mengawasi agar siapapun Capres dan Wapres terpilih dapat mengimplementasikan visi misinya. “Nyata atau tidak,” kritiknya.

Ganjar mengaku pesimis dengan masyarakat yang memperhatikan visi misi dua pasangan Capres. Namun menurutnya, masyarakat harus memperhatikan program kerja yang diusung kedua Capres. Menurutnya, visi misi Capres tidak melulu menjadikan pembangunan ekonomi sebagai anak emas, tetapi pembangunan sosial, hukum, budaya harus merata.

“Terlepas dari pemerataan pembangunan, penegakan hukum diperlukan. Pembangunan tanpa penegakan hukum omong kosong. Mau mimpi sampai menunggu investor, tanpa penegakan hukum bullshit,” tutupnya.
Tags:

Berita Terkait