Empat Pokok Pengaturan Tanah dalam UU Ciptaker yang Wajib Diketahui Notaris/PPAT
Terbaru

Empat Pokok Pengaturan Tanah dalam UU Ciptaker yang Wajib Diketahui Notaris/PPAT

Notaris/PPAT saat ini tidak hanya wajib ahli dalam bidang hukum teori dan praktik di bidang kenotariatan dan PPAT, namun juga harus terampil menggunakan segala perangkat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 2 Menit
Notaris Irma Devita Purnamasari. Foto: FNH
Notaris Irma Devita Purnamasari. Foto: FNH

Salah satu hal yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menyoal pertanahan. Pokok-pokok aturan pertanahan di dalam UU Ciptaker mengacu pada UU Pokok Agraria, termasuk dokumen elektronik atau sertifikat elektronik.

Menurut notaris Irma Devita Purnamasari, selaku pihak yang berhubungan erat dengan pertanahan, notaris/PPAT harus memahami aturan-aturan terkait pertanahan yang ada di UU Ciptaker. Notaris harus mengetahui dasar-dasar hukum dalam menjalankan tugasnya.

Disamping itu, notaris/PPAT saat ini tidak hanya wajib ahli dalam bidang hukum teori dan praktik di bidang kenotariatan dan PPAT, namun juga harus terampil menggunakan segala perangkat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Baca Juga:

“Kemudian ada aturan tentang dokumen elektronik, dan ini penting sebagai dasar hukum. Karena ketika banyak yang nanya dasar hukum apa, bagaimana menganggap ini benar. Pengaturan tentang tanah ini penting diketahui notaris dan PPAT,” kata Irma dalam Seminar Online bertajuk “100 Pembicara Alumni Notariat UI, 100 Tahun untuk Negeri”, Selasa (5/6).

Irma menjelaskan setidaknya ada empat hal pengaturan pertanahan dalam UU Ciptaker yang harus dipahami notaris/PPAT. Pertama, Bank Tanah. Bank Tanah diatur dalam pasal 125-135 yang merupakan badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengelola tanah. Beberapa tugas dan fungsi dari Bank Tanah ini adalah sebagai land purchaser, land value, land distributor, dan land management. Irma menegakan bahwa Bank Tanah strukturnya berada di luar Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kedua, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diatur dalam pasal 136-142. HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. HPL dapat diperpanjang dan diperbaharui, serta dapat cabut sebagian atau seluruhnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait