Terbaru

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga masih terjadi. Adapun faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah berikut ini.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Foto: pexels.om
Ilustrasi faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Foto: pexels.om

Sebelum membahas faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, penting untuk diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Beberapa contoh hak-hak warga negara ini, antara lain hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dan kewajiban bela negara, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan masih banyak lagi.

Selain memiliki sejumlah hak, warga negara juga memiliki kewajiban. Adapun kewajiban warga negara yang dimaksud, antara lain menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan lainnya.

Bicara soal hak dan kewajiban warga negara, faktanya saat ini masih terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bentuk pelanggarannya dapat disimak dalam contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berikut ini.

Baca juga:

Contoh Pelanggaran Hak Warga Negara

Menurut Sumarsono (dalam Moendoeng, 2019: 48) bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara, antara lain:

  1. penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum;
  2. penerapan budaya kekerasan dalam menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem dan dinilai mengganggu stabilitas keamanan;
  3. pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan;
  4. menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan rasa aman; dan
  5. pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat.
Tags:

Berita Terkait