Terbaru

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga masih terjadi. Adapun faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah berikut ini.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit

Contoh Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Terkait pengingkaran kewajiban warga negara, bentuk-bentuk pengingkaran yang mudah ditemukan, antara lain:

  1. melakukan pelanggaran hukum;
  2. merusak fasilitas umum;
  3. tidak menghormati hak asasi manusia (bullying, perampokan, pencurian, dll);
  4. tidak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
  5. tidak membayar pajak;
  6. terlibat aksi terorisme;
  7. melakukan kekerasan berbau SARA;
  8. merusak lingkungan; dan
  9. korupsi.

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Diterangkan Priyanto dkk. (dalam Moendoeng, 2019: 44), faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah ketidakpuasan masyarakat itu sendiri. Jika dielaborasikan, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri (malas bekerja).

Selain karena alasan ketidakpuasan masyarakat, ada sejumlah faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara lainnya. Dalam E-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kemendikbud, diterangkan bahwa faktor yang dimaksud, antara lain;

  1. sikap egois warga negara;
  2. rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara;
  3. sikap tidak toleran;
  4. penyalahgunaan kekuasaan;
  5. ketidaktegasan aparat penegak hukum; dan
  6. penyalahgunaan teknologi.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Dalam modul yang sama, diterangkan bahwa upaya yang dapat dilakukan terkait pencegahan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai berikut.

  1. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi.
  2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
  3. Peningkatan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM.
  4. Penyebarluasan prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan formal maupun nonformal.
  5. Peningkatan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan.
  6. Peningkatan kerja sama antargolongan.
  7. Pemberian jaminan HAM dengan meratifikasi instrumen HAM internasional.

Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!

Tags:

Berita Terkait