Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Demikian salah satu kesimpulan disertasi Yeni Salma Barlinti berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional”, yang telah dipertahankan dalam ujian program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
Sidang promosi doktor itu yang digelar 15 Juli lalu itu dipimpin langsung Dekan FHUI Prof Safri Nugraha. Tim penguji terdiri dari Prof Fatturahman Djamil, Prof HM Atho’ Mudzhar, Prof Uswatun Hasanah, dan Dr Jufrina Rizal. Satu lagi anggota tim penguji, Prof Harkristuti Harkrisnowo tak bisa hadir saat ujian. Selain tim penguji, Yeni juga berhadapan dengan tim promotor yakni Prof Satya Arinanto (promotor) dan Prof Rifyal Ka’bah (co-promotor).
Dalam disertasinya, Yeni berangkat dari tiga pertanyaan pokok. Pertama, mengapa ketentuan ekonomi syariah diatur dalam fatwa DSN. Kedua, bagaimana kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundangan-undangan. Ketiga, bagaimana pemanfaatan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam perkara ekonomi syariah.
Wanita yang sehari-harinya mengajar mata kuliah hukum Islam di FHUI itu, menjelaskan saat kegiatan ekonomi syariah mulai berkembang awal tahun 1990-an belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah (LKS). Menurutnya, pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN –yang dibentuk lewat SK MUI No Kep-754/MUI/II/99- untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS.
“Bank Syariah atau unit-unit syariah kan masing-masing punya DPS, kalau misalnya antar DPS berbeda pendapat tentang kegiatan, produk, atau jasa tertentu, ini akan menimbulkan kebingungan, sama halnya di LKS asuransi syariah, pembiayaan syariah,” katanya. “Lembaga yang bisa mengakomodir pelaku ekonomi syariah saat itu adalah MUI yang sejak awal dilibatkan pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan ekonomi syariah hingga terbentuknya DSN.”
Kata lain, lantaran belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN –hingga kini telah mengeluarkan 73 fatwa- menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. “Fatwa DSN ini selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah,” kata Yeni.