Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Universitas Tanjungpura menggelar rangkaian Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022 pada Jum'at s.d Sabtu (11-12/11/2022) di Kampus UNTAN Pontianak. Acara bertajuk “Pulih dan Kuat Bersama, Berdasar Pancasila, Konstitusi, dan Semangat Antikorupsi” ini menghadirkan sejumlah narasumber pimpinan lembaga negara yakni Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Rektor UNTAN Garuda Wiko.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan kegiatan ini bagian dari upaya mensosialisasi pendidikan konstitusi dan mencegah korupsi yang tidak boleh terputus. “Upaya ini tidak boleh berhenti agar suatu saat Indonesia terbebas dari korupsi. Maka dari itu, MK, MPR, KPK dengan menggandeng Universitas Tanjungpura bekerja sama melaksanakan kegiatan ini,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Hukumonline, Sabtu (12/11/2022).
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid pun mengatakan Indonesia akan menjadi negara besar jika memiliki pondasi yang kuat. “Kolaborasi melalui kegiatan ini sebagai salah satu media ‘membumikan’ pondasi bangsa dan memberantas korupsi. Terlebih Indonesia kini menjadi salah satu negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat,” ujar Jazilul.
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi. “Harapannya agar generasi penerus bangsa menjadi pribadi yang unggul, cerdas, inovatif, dan tentunya berintegritas. Sehingga bisa memberikan sumbangsih yang optimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Tanak.
Rektor UNTAN Garuda Wiko mengingatkan nasionalisme dan integritas mahasiswa berada di barisan terdepan dengan terus meningkatkan intelektualitasnya. “Moral force harus kita lengkapi dengan intelectual force agar argumentasinya baik, tepat, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengubah kebijakan. Kta tentu ingin ada pengembangan peradaban yang berbasis pada integritas,” pesannya.
Hadir pula memberi sambutan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang menyambut baik gelaran acara ini. Sutarmidji mengatakan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah saat ini dihadapkan adanya beberapa regulasi yang belum secara detil diatur. Selain itu, perlunya kecepatan pengesahan aturan dan penggunaan satu data untuk menghindari terjadinya korupsi.
“Ruang-ruang ini yang harus kita perhatikan agar ada lembaga-lembaga yang betul-betul berperan,” harap Sutarmidji.
Seperti diketahui, Singkawang menjadi salah satu kota di Indonesia yang dikenal dengan kerukunan dan toleransi yang tinggi dari keberagaman masyarakatnya. Karena itu, dalam Festival yang berlangsung selama dua hari ini Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie, memberikan orasi konstitusi sekaligus menerima Anugerah Kota Konstitusi. Selain itu, digelar berbagai aktivitas yang melibatkan para sivitas akademika kampus, pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta masyarakat umum lainnya.
Festival dikemas dalam berbagai kegiatan seru dan menarik diantaranya diskusi kelompok; talkshow Gen Z; bincang sore bersama para Juru Bicara lembaga, pentas seni, bazar, serta pameran. Festival seperti ini merupakan gelaran kelima yang sebelumnya diselenggarakan di Universitas Hasanuddin pada 2016; Universitas Indonesia pada 2017; Universitas Sumatera Utara pada 2018; dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 2019.