Fitra Minta DPR Batalkan Tambahan Remunerasi PNS
Fitra Minta DPR Batalkan Tambahan Remunerasi PNS
Aktual

Fitra Minta DPR Batalkan Tambahan Remunerasi PNS

Oleh:
Rzk
Bacaan 2 Menit
Fitra Minta DPR Batalkan Tambahan Remunerasi PNS
Hukumonline

Berangkat dari kasus Gayus Tambunan, Seknas Fitra mempertanyakan pelaksanaan pilot project reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Seknas Fitra menyimpulkan proyek yang difokuskan pada tambahan remunerasi ternyata terbukti tidak mampu mengekang libido para birokrat untuk mengeruk uang rakyat secara illegal. Ekstremnya, Seknas Fitra menyatakan pemberian remunerasi atas nama pilot project reformasi birokrasi hanya menghamburkan uang rakyat.  

 

Pilot project reformasi birokrasi Depkeu, diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 289/KMK.01/2007 dan 290/KMK.01/2007. Atas nama reformasi birokrasi ini, pejabat dengan level eselon I atau Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Keuangan memperoleh remunerasi mencapai Rp46,9 juta per bulannya. Selain Depkeu, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

 

Berdasarkan analisis Seknas Fitra, tambahan remunerasi birokrasi berakibat pada kenaikan belanja pegawai pada tahun 2008 di ketiga lembaga ini, menyedot anggaran hingga Rp9,5 trilyun. Ironisnya, dalam APBN Perubahan 2010, pemerintah kembali mengalokasikan Rp13,9 trilyun untuk tambahan remenurasi reformasi birokrasi di beberapa Kementerian/lembaga.

 

Seknas Fitra meminta DPR untuk menghapuskan tambahan remenurasi untuk reformasi birokrasi pada APBNP 2010 sebesar Rp13,9 trilyun. Karena terbukti tidak mengurangi korupsi di lingkungan birokrasi yang disebabkan oleh keserakahan ketimbang rasa lapar (corruption by need). Berikutnya, Seknas Fitra juga meminta DPR untuk segera membentuk Undang-undang yang mengatur penghasilan pejabat maupun birokrat atas nama reformasi birokrasi, agar terdapat standar dan Pemerintah tidak seenaknya menaikkan tunjangan atau remenurasi.

 

Tags: