Berita

Lanjutan Sidang Bob Hasan
Dua Mantan Menhut Menyebut Keterlibatan Soeharto

Jakarta, hukumonline Mantan presiden Soeharto ternyata berperan dalam penunjukkan perusahaan milik Mohammad "Bob" Hasan untuk melakukan pemotretan. Bahkan, penunjukkan itu dilakukan tanpa tender. Pantas saja, perusahaan Bob melenggang sendiri.

Oleh:
Leo/APr
Bacaan 2 Menit
<font size='1' color='#FF0000'><b>Lanjutan Sidang Bob Hasan</b></font><BR>Dua Mantan Menhut Menyebut Keterlibatan Soeharto
Hukumonline

Fakta itu mengemuka dari kesaksian dua mantan Menteri Kehutanan pada sidang kasus lanjutan Bob Hasan. Namun, informasi ini hanya sedikit dan belum kuat. Kedua menteri ini hanya tahu masalah pemotretan dan pemetaan secara umum dan tidak mengetahui secara detail dan teknis karena itu merupakan wewenang Dirjen. Lempar tanggung jawab atau memang tidak tahu?

Dua mantan pucuk pimpinan Departemen Kehutanan didengar kesaksiannya dalam rangka persidangan Mohammad 'Bob' Hasan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 November 2000. Kedua menteri itu adalah Hasjrul Harahap dan Djamaludin Suryohadikusumo.

Dalam keterangannya dimuka sidang, Hasjrul menjelaskan bahwa proyek pemotretan dan pemetaan hutan produksi dari pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dikoordinasi oleh APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia).

Awalnya, pemegang HPH memang diberi kebebasan untuk mencari pihak yang mampu mengerjakan pemotretan tersebut. Untuk pemotretan areal HPH, biaya pemotretan ditanggung oleh masing-masing pemegang HPH. Luas areal yang dipotret lebih kurang  60 juta hektare dari 500-an pemegang HPH.

Menyangkut pelaksanaan pemotretan, Hasjrul menjelaskan bahwa penunjukkan ditentukan oleh pemegang HPH dan yang bersangkutan dan harus memperoleh security clearance dari TNI AD.

Berbeda dengan areal hutan lindung dan lahan kritis, untuk hutan produksi proyek pemotretan merupakan kewajiban pemegang HPH. "Tidak ada anggaran negara yang digunakan. Semuanya dibiayai oleh pemegang HPH," kata Hasjrul.

Hasjrul juga menyinggung-nyinggung peranan Presiden Soeharto dalam penunjukkan pemotretan udara ke PT Mapindo Parama. Menurutnya dalam salah satu pertemuan yang dihadiri Presiden, Bob Hasan, Bakorsurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), Menhut dan jajaran pejabat eselon 1, Presiden pernah memberi peringatan kepada Dirjen Intag agar security clearance jangan diberikan selain kepada PT Adikerto Printindo (sekarang Mapindo,red).

Tags: