Pernyataan penolakan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX, Faisal Baasir, di sela-sela Rapat Paripurna DPR, Senin (27/11). Rapat paripurna DPR sendiri membicarakan masalah rencana Perpu No. 3 Tahun 2000 menjadi Undang-undang dan penjelasan pemerintah atas usul amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPR Senin (20/11), AM Fatwa mengumumkan tiga nama calon deputi gubernur senior BI yang diajukan oleh pemerintah. Ketiga nama tersebut yaitu Anwar Nasution, Hartadi, Siti Chalimah Fajriah.
Menurut Faisal, alasan FPPP menolak pencalonan tersebut adalah karena ketiga nama tersebut tidak tepat untuk dicalonkan. Anwar Nasution dipertanyakan konsistensinya, sedangkan kedua nama lainnya belum pada tingkat yang patut untuk dicalonkan. Secara pribadi, Faisal bahkan menilai bahwa pencalonan tersebut tidak seimbang antara Anwar dengan dua calon lainnya.
Selain Fraksi PPP, dikabarkan yang juga akan menolak ketiga calon dari pemerintah tersebut adalah Fraksi Reformasi. Sementrara fraksi PDIP, dijelaskan oleh Benny Pasaribu, belum mengambil keputusan apakah akan menolak atau tidak.
Lain halnya dengan Akbar Tanjung. Ketua Umum Fraksi Golkar itu mengatakan bahwa pada prinsipnya Partai Golkar menghormati nama-nama ketiga calon yang diajukan pemerintah tersebut. Namun demikian, menurutnya tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan nama-nama lain selain ketiga nama tersebut.
Mempertanyakan konsistensi Anwar Nasution
Menanggapi kesediaan Anwar Nasution untuk dipilih kembali sebagai Deputi Gubernur Senior BI, Faisal mempertanyakan konsistensi Anwar terhadap kesediannya tersebut.
Faisal mengatakan, pada mulanya Fraksi PPP menghormati keputusan pengunduran diri yang diambil oleh para deputi gubernur BI, termasuk Anwar. Karena, mereka mengundurkan diri dengan alasan sebagai tanggung jawab moral. "Tetapi apabila Anwar maju kembali, alasan tanggung jawab moral itu artinya apa," tegas faisal.