Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), dan penghapusan data elektronik. Ketiganya ditetapkan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang diduga terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
"Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11) malam.
Baca Juga:
- Penyadapan di Era Digital: Antara Kewenangan Hukum dan Pelindungan Data Pribadi
- Sejumlah RUU Masuk Agenda Pembahasan Baleg DPR, Ada RUU Penyadapan
Asep menjelaskan perkara tersebut bermula dari dugaan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010. Pada periode 2025–2026, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Bahkan, pada sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.
Kasus ini kemudian dilaporkan oleh petugas yang mengetahui dugaan perbuatan tersebut melalui laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
















