Hukumonline Subscribers Meet Up menggelar diskusi bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU Hukum Perdata Internasional” di Gedung AD Premier Office Park, Jakarta, Jum’at (21/10/2022). Topik diskusi tersebut dinilai penting mengingat pemerintah tengah merampungkan RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang mengatur hukum keperdataan komersial lintas batas negara agar bisa masuk dalam prolegnas jangka menengah. Bahkan, RUU HPI ini sebenarnya pertama kali disusun sejak tahun 1980 dengan Ketua Tim Penyusun kala itu Prof. Sudargo Gautama.
“Hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi terkait RUU Hukum Perdata Internasional atau HPI. Pembahasan RUU ini boleh dikatakan (melalui) diskursus hukum yang sangat panjang, bahkan pembahasan RUU ini mulai sejak tahun 1980-an,” ujar Vice President Premium Content Hukumonline Robert Sidauruk dalam sambutannya.
Baca Juga:
- Ini Urgensi Pentingnya RUU Hukum Perdata Internasional
- Mengintip Substansi RUU Hukum Perdata Internasional
Robert mengatakan dalam praktiknya selama ini pengaturan hukum perdata yang dipergunakan masih mengacu hukum peninggalan masa kolonial Belanda. Hal ini jelas tertinggal dan semakin jauh dari interaksi dinamika masyarakat internasional saat ini. Terlepas adanya sejumlah peraturan keperdataan yang khusus baik tataran hukum nasional maupun internasional guna mengisi kekosongan hukum seputar HPI. Untuk memberlakukannya tentu diperlukan ratifikasi pada level nasional agar dapat dijadikan rujukan.
“HPI berhubungan hampir dengan seluruh sendi interaksi internasional kita,” kata dia.
Ia menerangkan HPI memiliki cakupan yang luas berkenaan dengan interaksi/transaksi internasional. Mulai dari pengaturan seputar hukum keluarga, hukum perjanjian bisnis, waris, perbuatan melawan hukum, perikatan, benda dan hak kebendaan, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, diundangkannya RUU HPI menjadi penting.
“Tidak kalah penting terkait hukum acara perdata internasional. Pemeriksaan perkara-perkara yang mengandung unsur asing di pengadilan Indonesia harus memiliki landasan hukum yang jelas agar dapat melahirkan putusan pengadilan yang lebih kuat dan sistematis. Termasuk dalam hal permohonan eksekusi putusan dari lembaga penyelesaian sengketa asing di pengadilan Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan eksistensi Hukumonline sebagai bagian dari industri hukum yang berfokus pada penyebarluasan informasi hukum menganggap perlu pembahasan lebih lanjut mengenai substansi RUU HPI dalam forum yang lebih khusus. Untuk itu, Hukumonline Subscribers Meet Up kali ini mengangkat topik terkait RUU HPI.
Dalam kesempatan yang sama, Hakim Agung Haswandi dalam pemaparannya menyebutkan eksistensi UU HPI memang amat dibutuhkan. Selama ini memang produk hukum perdata masih mempergunakan ketentuan hukum peninggalan zaman kolonial Belanda.
“RUU HPI ini akan sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa baik menyangkut transaksi bisnis maupun berkaitan dengan anak (keluarga) dan sebagainya (dalam tataran global, red). Mudah-mudahan ini (RUU HPI) bisa membantu dan kemudian sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI ini.
Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan HAM, Tudiono, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan semacam Hukumonline Subscribers Meet Up ini. Ia mengaku senang dapat mendengarkan berbagai masukan masyarakat terkait RUU HPI yang tengah berkembang.
“Saya sangat berterima kasih, ini sebagai masukan publik untuk memperkaya materi RUU HPI. Harapan kami diskusi semacam ini dapat terus bergulir untuk memperkaya materi sekaligus mengawal politik hukum kita. Mengawal bersama agar target pembahasan dan pengesahan RUU ini dalam kerangka waktu yang jelas. Karena sudah lama ya dari tahun 1980-an, ini adalah tugas kita (untuk mengawal RUU HPI). This is our era,” harap Tudiono.