Guru Besar dan Akademisi HTN Minta MKMK Copot Ketua MK Anwar Usman
Terbaru

Guru Besar dan Akademisi HTN Minta MKMK Copot Ketua MK Anwar Usman

Selain pencopotan, MKMK harus berani membatalkan putusan No.90/PUU-XXI/2023, setidak-tidaknya memerintahkan untuk memeriksa ulang seluruh pengujian syarat usia capres dan cawapres tanpa melibatkan Anwar Usman.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Akibat perbuatan itu, Arif  yang menjabat Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menilai, konstruksi amar putusan perkara No.90/PUU-XXI/2023 serampangan sehingga MK dicap Mahkamah Keluarga yang berakibat hilangnya kepercayaan publik pada MK.

Hal tersebut merusak muruah, kewibawaan, martabat, dan keluhuran MK sebagai lembaga penjaga konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia.  Baginya, Anwar Usman tak sekedar melanggar etik dan perilaku hakim serta sumpah jabatan, tetapi juga telah melecehkan konstitusi serta demokrasi dengan tidak mengelola konflik kepentingan yang dimilikinya.

Pelapor dalam laporan No.11/MKMK/L/ARLTP/X/2023 ini berharap MKMK menyambut panggilan sejarah untuk memulihkan keluhuran MK, dengan memberhentikan secara tidak terhormat Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua MK dan hakim konstitusi. Selain itu, mendesak MKMK untuk berani mengambil keputusan progresif untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia dengan cara menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 batal demi hukum karena disusun dengan proses yang cacat formil akibat kentalnya konflik kepentingan.

“Atau setidak-tidaknya MKMK memerintah MK memeriksa ulang seluruh pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden tanpa melibatkan Hakim Terlapor Anwar Usman. Hal ini sejalan dengan sejalan dengan asas keadilan dan Pasal 17 ayat (5), (6), dan (7) UU Kekuasaan Kehakiman,” urai Arif.

Sebelumnya, Ketua MKMK, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan informasi yang disampaikan para pelapor membuat majelis MKMK semakin bertambah keyakinannya dalam menangani perkara dugaan pelanggaran etik. Sebab setiap ada pelaporan ada hal baru yang diketahui majelis. Misalnya, ada pelapor yang berlatarbelakang mahasiswa, dan advokat muda yang idealis.

“Kita harus membenahi kualitas negara hukum kita, jangan sampai negara kita dirusak oleh para mafia,” katanya dalam persidangan MKMK, Jumat (03/11/2023) lalu.

Kendati demikian, untuk memulai pembenahan praktik sistem negara hukum, Prof Jimly berpendapat mulanya dari hakim lebih dulu. Hakim berperan memutus perkara di tingkat akhir. Jika putusan hakim tidak bisa disetir, maka menutup ruang bagi para oknum. Oleh karena itu ketika hakim berintegritas maka pihak terkait yang lainnya akan terdampak.

“Kualitas dan integritas negara hukum dimulai dari hakim,” ujarnya.

Tags:

Berita Terkait