Hadapi Resesi Global, Dunia Usaha Diminta Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Hadapi Resesi Global, Dunia Usaha Diminta Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Terbaru

Hadapi Resesi Global, Dunia Usaha Diminta Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Para pebisnis diharapkan dapat mengintegrasikan sepuluh prinsip UN Global Compact melawan korupsi dan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ke-16.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Hadapi Resesi Global, Dunia Usaha Diminta Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Hukumonline

Organisasi jaringan non-binding PBB, United Nations Global Compact (UN Global Compact) mendorong komitmen para pelaku usaha di Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam operasional bisnis. Kebutuhan tersebut diperlukan untuk menghadapi gejolak inflasi global, meningkatnya ketimpangan pendapatan, perang di Ukraina, dan krisis iklim. Sederet krisis global ini dinilai berisiko menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pada B20 Summit, United Nations Global Compact (UN Global Compact) mendorong komitmen para pelaku usaha di Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam operasional bisnis seiring perjuangan untuk melawan inflasi dunia, meningkatnya ketimpangan pendapatan, perang di Ukraina, dan krisis iklim. Sederet krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini terus mengikis kemajuan yang sudah terjadi selama dekade terakhir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Asisten Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan CEO UN Global Compact, Sanda Ojiambo, mengajak para pebisnis untuk mengintegrasikan sepuluh prinsip UN Global Compact melawan korupsi dan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ke-16, yaitu: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat dalam keseluruhan operasional bisnis mereka.

Baca juga:

“Selama dua tahun berturut-turut, dunia tidak lagi mencapai kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kepemimpinan pada sektor swasta sangat penting untuk mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030. Kita tidak bisa menghadapi tantangan global tersebut seorang diri. Sektor bisnis dan pemerintahan harus bekerja sama. Para pebisnis harus memastikan operasi bisnis telah dijalankan secara transparan dan akuntabel, sehingga mereka bisa meningkatkan transformasi yang dibutuhkan oleh dunia,” ucap Ojiambo pada Rabu (17/11).

Ojiambo menyampaikan harapannya bahwa melalui B20 akan diperoleh keputusan atau kesepakatan yang strategis, yang dapat diterapkan oleh semua pemangku kepentingan dalam mempercepat tata kelola bisnis yang bertanggung jawab.

Berbicara mengenai kerja UN Global Compact di Indonesia, Y. W. Junardy, President Indonesia Global Compact Network (IGCN) menjelaskan, “Kami mengemban misi untuk mengarusutamakan Sepuluh Prinsip UN Global Compact yang pelaksanaannya harus dilakukan melalui kolaborasi multi-pihak dalam mendukung tercapainya sasaran SDGs di Indonesia, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Keputusan Presiden No. 111/2022.”

Tags:

Berita Terkait