Hadapi Resesi Global, Dunia Usaha Diminta Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Terbaru

Hadapi Resesi Global, Dunia Usaha Diminta Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Para pebisnis diharapkan dapat mengintegrasikan sepuluh prinsip UN Global Compact melawan korupsi dan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ke-16.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

Junardy menambahkan bahwa di dalam penerapannya, IGCN mempromosikan lima fokus tematik sesuai SDGs yang mencakup: Berbisnis untuk Perdamaian (Business for Peace); Pemberdayaan Perempuan untuk Kesempatan Kerja yang Lebih Baik (Women’s Empowerment for Better Job Opportunities); Kondisi Lingkungan Hidup yang Lebih Baik (Better Living Environment); Etika Bisnis dan Tata Kelola (Business Ethics and Governance); serta Transformasi Pendidikan dan Pengajaran (Education/Teaching Transformation).

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa sesuai tema tahun ini yaitu “Kemajuan Inovatif, Inklusif, dan Pertumbuhan Kolaboratif” B20 mendorong lahirnya kerjasama erat, baik di tataran sektoral maupun lintas sektoral, di tingkat regional maupun nasional, dan internasional, terjadinya pertukaran informasi dan teknologi, serta pengembangan solusi yang produktif dan inovatif.

Franky Oesman Widjaja, Board Member Sinar Mas menyatakan komitmennya dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip UN Global Compact ke dalam strategi Environment, Social and Governance (ESG) perusahaan.

“Implementasi SDGs di seluruh unit usaha, bersifat fundamental bagi strategi bisnis kami. Visi ini yang menjadi pedoman bagi kami untuk mencapai target ESG perusahaan secara lebih luas dan secara jangka panjang. Kami ingin membuktikan bahwa keseimbangan antara keuntungan bisnis, kelestarian lingkungan, tata kelola perusahaan yang baik dan pembangunan komunitas sosial, dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan global dan membawa perusahaan kami ke tataran yang lebih tinggi,” tutur Franky.

Pada kesempatan CEO Roundtable tersebut, IGCN meluncurkan buku panduan anti-korupsi bagi pelaku usaha Uniting Against Corruption: A Playbook on Anti-Corruption Collective Action. “Aksi Kolektif Anti Korupsi ini adalah program yang sedang dijalankan oleh IGCN, didukung oleh Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Transparency International Indonesia (TII), International Chamber of Commerce (ICC) Indonesia, dan Universitas Paramadina,” jelas Josephine Satyono, Executive Director IGCN.

UN Global Compact juga memberi perhatian besar terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan maritim bagi pertumbuhan dan kesejahteraan manusia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan peluncuran the National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) sebagai hasil kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia.

Tags:

Berita Terkait