Bamsoet mengaku akan mengakomodasi saran pimpinan KPK agar lembaga antirasuah tersebut masuk dalam amandemen UUD 1945. "Ya soal amandemen kan banyak pro-kontra. Ada amandemen, ada yang tidak tapi kalau desakan publik memang harus KPK masuk dalam UUD 1945 kenapa tidak?" tegasnya.
Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku peringatan Hakordia kali ini justru jauh dari rasa semangat. Alasannya perjuangan pemberantasan korupsi sekarang ini tengah diserang berbagai sisi. Diketahui, Hakordia tahun ini merupakan kali pertama sejak berlakunya UU No. 19 Tahun 2019. "Baik KPK-nya yang dilemahkan, serangan-serangan yang dibiarkan, dan justru malah terkesan ada kemenangan bagi koruptor," ujar Novel.
Pencegahan korupsi, menurut Novel seperti yang dicanangkan pemerintah memang penting dilakukan. Tapi jangan lupa, penindakan juga tak kalah penting dalam aspek penegakan hukum dalam upaya pemberantasan kasus korupsi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa.
Apalagi, pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi tengah gencar melakukan pembangunan di sejumlah daerah. Hal tersebut, sambungnya, rentan terjadi kebocoran anggaran yang berpotensi meningkatkan praktik korupsi dan hal tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan.
(Baca juga: Catahu LBH Jakarta 2019: Demokrasi, Hukum, dan HAM Alami Kemunduran).
Ia berharap pemerintah dapat menguatkan aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar keberhasilan pembangunan tercapai secara maksimal. "Jadi kita berharap ke depan Indonesia lebih baik. Tapi tidak boleh dibiarkan setiap pelemahan dilakukan terhadap KPK atau lembaga antikorupsi," pungkasnya.
Nah, pendapat menarik justru datang dari Komisioner KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar. Ia justru berharap Hakordia tak diperingati setiap tahun, alasannya negara lain, terutama yang tingkat korupsinya sudah rendah tak lagi memperingati Hakordia dari tahun ke tahun. "Intinya apakah boleh tiga tahun ke depan. Jadi tidak tiap tahun diperingati karena ada beberapa negara yang sudah ini kan tidak memperingatinya kan," kata Lili.
Mantan petinggi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini menganggap Hakordia bersifat seremonial belaka. Oleh karena itu daripada hanya diperingati setiap tahun ia lebih memilih untuk bekerja secara nyata dalam mencegah dan menindak kasus korupsi.
Menurutnya dalam upaya memberantas korupsi diperlukan langkah lebih nyata. "Tadi kita juga sudah diskusi juga ada pak Alex juga. Jadi mungkin kita langsung kampanyekan di lapangan. Jadi tidak perlu di gedung berbicara apa begitu ya. Apa bentuk lain dengan cara konkrit. kalau bisa tidak tahun depan, tapi dua atau tiga tahun lagi," tuturnya.