Hal yang Perlu Dipahami Terkait Penjaminan Proyek Infrastruktur
Terbaru

Hal yang Perlu Dipahami Terkait Penjaminan Proyek Infrastruktur

Tidak semua proyek pemerintah bisa mendapatkan fasilitas penjaminan infrastruktur. Ada indikator-indikator yang sudah diatur sebagai dasar penilaian kelayakan sebuah infrastruktur mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
IG Live bertema Penjaminan Projek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia, kolaborasi Hukumonline dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
IG Live bertema Penjaminan Projek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia, kolaborasi Hukumonline dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk membayar kompensasi kepada Badan Usaha saat terjadi risiko infrastruktur sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU yang menjadi tanggung jawab PJPK. Penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai single window policy. Apabila cakupan kebutuhan penjaminan melewati kapasitas PT PII, maka akan dilakukan penjaminan bersama antara Kementerian Keuangan dengan PT PII.

Adapun dasar hukum dari penjaminan infrastruktur ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Lalu bagaimana mekanisme penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh PT PII? SM Guidance and Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dally Ramdhan Sugandria menjelaskan bahwa selaku perusahaan pelat merah, PT PII mengemban misi untuk mengakselerasi penyediaan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan pemerintah lewat skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Karena penjaminan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, lanjut Dally, maka proses penjaminannya secara paralel mengikuti KPBU, sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: 

Adapun pihak yang berhak mengajukan penjaminan terkait proyek infrastruktur ini adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang bertindak sebagai project owner atau PJPK. Setelah pengajuan masuk ke PT PII, selanjutnya akan diproses secara timeline. Namun Dally menegaskan bahwa tidak semua proyek infrastruktur akan mendapatkan penjaminan dari pemerintah.

“Pemerintah memiliki indikator-indikator, di mana tidak semua proyek bisa mendapatkan penjaminan. Tapi semua project owner boleh mengajukan dan mengakses,” katanya dalam IG Live Hukumonline, Selasa (17/10).

Lalu apa saja indikator yang menjadi pertimbangan bagi PT PII untuk memberikan penjaminan infrastruktur? Dally menjelaskan bahwa indikator proyek KPBU yang bisa mendapatkan penjaminan pemerintah adalah proyek yang layak secara ekonomi, sosial lingkungan, hubungan kelembagaan, dan juga teknis dan keuangan.

Contohnya, infrastruktur pengadaan air minum, di mana proyek tersebut memberikan dampak ekonomi tinggi, tetapi juga membutuhkan dukungan dari Kemenkeu. Dia membandingkan dengan proyek pembangunan jalan tol yang cukup komersial, namun tidak diberikan fasilitas dari pemerintah karena pengembalian investasi bisa dilakukan oleh proyek itu sendiri.

“Jadi ada indikator yang fair, antara mana proyek dapat diberikan dukungan fiskal dan  penjaminan pemerintah, atau misal tidak butuh dukungan fiskal tapi butuh penjaminan. Nah indikator itu, sudah diatur oleh Menteri Keuangan lalu internal PT PII sudah kami set secara clear dan dapat dipertanggung jawabkan,” tambahnya.

Penjaminan infrastruktur ini, jelas Dally, juga melekat pada proyek. Maksudnya, penjaminan dapat diberikan kepada seluruh proyek KPBU pemerintah, siapapun badan usaha yang memenangkan tender. Dengan demikian proyek akan mendapatkan jaminan kenyamanan dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Lalu bagaimana kerja dari penjaminan pemerintah tersebut? PT PII akan memberikan kompensasi kepada badan usaha yang bekerja sama dengan pemerintah atas proyek yang mengalami keterlambatan, sebagaimana diatur dalam KPBU. “Sehingga pelaku usaha tidak perlu pusing, sudah ada kompensasi yang diterima atas janji atau kesepakatan antara pemerintah dan badan usaha,” imbuhnya.

Sementara terkait dengan sumber dana, Dally menjelaskan dana PT PII bersumber dari penyertaan modal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikelola oleh pihaknya, bukan anggaran langsung yang dikucurkan.

Di samping itu, Dally juga menolak jika KPBU disebut sebagai swastanisasi. Karena setiap KPBU, pemerintah akan memastikan layanan infrastruktur itu harus memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat. Termasuk aset infrastruktur yang pada akhir konsesi akan kembali menjadi milik negara.

“Dan dari sisi badan usaha, itu mereka tidak bisa misalkan secara serta merta fully komersial, tidak memikirkan masyarakat plan, itu tidak bisa. Karena akan dikunci pemerintah, jadi kalau untuk menyediakan layanan kepada masyarakat itu swasta boleh investasi. Jadi ada garis tengah yang ketemu antara pemerintah dan swasta. Skema ini saya bisa pastikan bukan privatisasi atau swastanisasi,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait