Dalam upaya perwujudan sinergitas antara perubahan iklim dan penataan ruang. Maka pertama-tama perlu ada komitmen yang tegas dan konkrit mengenai bagaimana proyeksi penataan ruang Indonesia dengan memasukan unsur pemenuhan target NDC serta memberikan pemisahan tegas terhadap tugas dan kewenangan lembaga-lembaga terkait.
Sejalan dengan hal tersebut, perlu dibangun pula kolaborasi antara KLHK dan Kementerian ATR/BPN yang didukung oleh basis data yang kuat dalam rangka membentuk peta jalan penataan ruang Indonesia yang ramah iklim. Lalu upaya penguatan KLHS sebagai instrumen penengah kedua isu juga perlu terus didorong, utamanya dalam rangka meminimalisir potensi korupsi. Dari segi substansinya, asas kehati-hatian perlu ditambahkan sebagai asas yang melandasi perencanaan ruang guna efektivitas pencapaian target komitmen perubahan iklim.
*)Etheldreda E.L.T Wongkar adalah Pemerhati Hukum Lingkungan Hidup.
Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |