Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono berpendapat putusan MK tidak harus dipatuhi terus menerus. Alasannya, masyarakat dan konstitusi pasti akan mengalami perkembangan.
Ignatius berpendapat, sah-sah saja jika ketentuan yang pernah dibatalkan MK masuk kembali ke dalam RUU. Namun, bukan berarti pembentuk undang-undang tidak mematuhi putusan MK. Putusan MK akan tetap menjadi bahan diskusi dalam proses pembahasan RUU.
Untuk diketahui, sejumlah materi dalam pembahasan RKUHP khususnya pasal penghinaan presiden tengah ramai diperbincangkan. Tak terkecuali, RUU MA yang memuat ketentuan pidana bagi hakim agung. Sebagian kalangan masih mempersoalkan kenapa ketentuan ini muncul lagi dalam kedua RUU itu.
Padahal, MK melalui putusannya pernah membatalkan pasal-pasal yang memuat materi norma yang sama. Misalnya, pada 2007 MK telah membatalkan tiga pasal KUHP terkait delik penghinaan presiden yakni Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang dimohonkan Eggi Sudjana.
Akhir Maret lalu, MK juga telah membatalkan tiga pasal yang memuat ancaman pidana bagi hakim dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena dianggap melanggar konstitusi. Namun, kedua norma itu masih bercokol di Pasal 265 RKUHP dan Pasal 97 dan Pasal 98 RUU MA.
Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin berpendapat setiap materi muatan pasal, ayat dalam suatu undang-undang yang sudah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh MK tidak bisa dihidupkan kembali. “Kalau pasal atau ayat dalam undang-undang yang sudah menjadi ‘mayat’ dihidupkan lagi akan inkonstitusional,” kata Irman saat dihubungi hukumonline, Sabtu (13/4).
Dia memandang setiap putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Meski begitu, menurutnya jika ingin membangun sistem etika berbangsa dan bernegara dan menghindari penghinaan terhadap lembaga (presiden), norma itu bisa dihidupkan kembali. Namun, tidak perlu dimasukkan ke dalam RUU KUHP yang berimplikasi sanksi pidana dan mengekang kebebasan hak warga negara.
“Prinsipnya, jangankan presiden, lurah pun tidak boleh dihina, tapi tak perlu ada dalam RUU KUHP. Ini jauh lebih mudah penyelesaiannya jika hanya dimasukkan dalam sistem etika berbangsa dan bernegara,” sarannya.