Bahkan pelaku usaha juga mengapresiasi stimulus kredit modal kerja Rp100 triliun untuk korporasi non-UMKM dan non-BUMN dengan plafon pinjaman 10 miliar sampai 1 triliun (1 T) per perusahaan. “Kredit tersebut diharapkan bisa direalisir segera sesuai tahapan-tahapannya 30 T di tahap I dan 11,5 T di tahap II dengan skema cicilan yang meringankan agar industri bisa menjamin keberlanjutan usahanya,” papar Hariyadi.
Selain itu, Apindo memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah mengabulkan surat permohonan Apindo untuk membayar beban biaya listrik sesuai dengan pemakaian tanpa beban dasar.
Terkait dengan RUU Cipta Kerja, secara khusus klaster Ketenagakerjaan diharapkan meningkatkan akses pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, mendukung industri padat karya, dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
“Pengaturan dalam klaster ketenagakerjaan diharapkan meminimalisir sengketa ketenagakerjaan antara manajemen dengan pekerja dan pemerintah dalam berbagai hal. Seperti upah dan pesangon yang dinilai melampaui kemampuan perusahaan untuk membayar, sehingga usaha berlangsung tidak produktif,” jelas Hariyadi.
Penyelesaian UU Cipta Kerja, lanjutnya, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jenis-jenis pekerjaan di masa depan yang memerlukan fleksibilitas waktu kerja. Hariyadi juga menyampaikan apresiasi Apindo terkait upaya dan dukungan pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi sektor Usaha Mikro Kecil (UMK).
“UMK juga perlu didorong untuk berkoperasi. Hal ini mengingat potensi besar dimana lanscape Koperasi terdapat 123,048 unit koperasi, 22 juta orang anggota dengan aset 152 T dan omset 154 T dimana terdapat 59 persen koperasi konsumen, produsen 19 persen, simpan pinjam 13 persen, jasa 4,85 persen, dan pemasaran 2,6 persen,” imbuh Hariyadi.
Lebih lanjut, Sekretaris Umum Apindo, Eddy Hussy mengungkapkan Rakerkonas Apindo 2020 ini juga menghasilkan saran dan rekomendasi internal kepada jajaran Apindo secara nasional. Terutama terhadap upaya kolaboratif DPP APINDO dengan Pemda agar meningkatkan kontribusi dan aktivitas program dalam hal memajukan penguatan UKM di seluruh daerah.