Harapan Apindo Terkait Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
Terbaru

Harapan Apindo Terkait Pemulihan Ekonomi Tahun 2022

Diantaranya dukungan kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya beli masyarakat baik melalui insentif ekonomi dunia usaha dan proteksi sosial; penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat meminimalisir tambahan beban pajak yang ditanggung dunia usaha.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Sejumlah pengurus Apindo saat  konferensi pers secara daring bertema 'Outlook Ekonomi & Bisnis Apindo 2022', Kamis (9/12/2021). Foto: ADY
Sejumlah pengurus Apindo saat konferensi pers secara daring bertema 'Outlook Ekonomi & Bisnis Apindo 2022', Kamis (9/12/2021). Foto: ADY

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani berbagai dampak pandemi Covid-19 terutama di bidang perekonomian. Ketua DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani, mengatakan langkah yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 ini menunjukan hasil yang cukup baik.

Apindo melihat ada potensi pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 4-5 persen, lebih tinggi ketimbang tahun ini yakni 3-3,75 persen. “Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi year on year 4-5 persen, dan inflasi di bawah 3 persen,” kata Hariyadi B Sukamdani dalam konferensi pers secara daring bertema “Outlook Ekonomi & Bisnis Apindo 2022”, Kamis (9/12/2021).

Hariyadi memaparkan lebarnya proyeksi rentang pertumbuhan tersebut mengingat 3 hal utama. Pertama, pemulihan ekonomi yang mulai membaik secara bertahap dan konsisten di tahun 2021. Hal tersebut merupakan hasil dari sejumlah program proteksi sosial dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kedua, vaksinasi untuk masyarakat yang berlangsung cukup baik terutama wilayah Jawa-Bali. Perilaku disiplin masyarakat menerapkan hidup sehat juga semakin meningkat, tapi masih ada tantangan berupa varian baru Covid-19 yang perlu dicermati dan diantisipasi.  

Ketiga, terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya juga ikut berkontribusi mendorong perbaikan ekonomi tahun 2022. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bisa tercapai jika pemerintah melakukan langkah konkrit.

Misalnya, pengaturan aktivitas perekonomian secara proporsional berdasarkan basis analisis kuat dengan dukungan data yang akurat. Sejumlah protokol kesehatan harus terus dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhannya agar tidak terjebak ke dalam proteksi berlebihan, sehingga kebijakan dapat berlangsung efektif dan efisien.

Hariyadi mengusulkan pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya beli masyarakat baik melalui insentif ekonomi untuk dunia usaha dan proteksi sosial bagi masyarakat. Perbaikan kualitas implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, mutlak dilakukan.

Tags:

Berita Terkait