Harmonisasi Regulasi Produk Halal di RUU Cipta Lapangan Kerja
Berita

Harmonisasi Regulasi Produk Halal di RUU Cipta Lapangan Kerja

Sebelumnya beredar informasi jika RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menghapus kewajiban sertifikasi halal seperti yang tercantum di dalam UU JPH.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 2 Menit

 

Tidak dibahasnya Pasal 4 dalam proses pembentukan regulasi Omnibus Law itu berarti tidak ada perubahan soal sertifikasi halal yang sifatnya mandatory dari voluntary. Pasal UU JPH yang dibahas lintas sektor bersama BPJPH, kata dia, akan mengalami penyesuaian, seperti pasal 1, 7, 10, 13, 14, 22, 27-33, 42, 44, 48, 55, 56, dan 58.

 

Dia mengatakan RUU soal omnibus law itu berupaya menyederhanakan sertifikasi halal. "RUU Omnibus Law ini semangatnya pada percepatan waktu proses sertifikasi halal, baik di BPJPH, MUI maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi harus ada kepastian waktu," kata dia.

 

Selain itu, Omnibus Law terkait JPH juga berupaya memberi pembebasan biaya bagi usaha mikro dan kecil (UMK) saat akan mengurus sertifikasi halal. Dia mengatakan terdapat istilah biaya sertifikasi bagi UMK itu adalah "dinolrupiahkan" sementara UU JPH sebelumnya menggunakan istilah "fasilitasi bagi UMK".

 

Ia mengatakan pembahasan Omnibus Law berupaya mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Pemeriksa Halal, auditor halal, dan penyelia halal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal.

 

Terakhir, lanjut dia, Omnibus Law terkait dengan sanksi administratif dan sanksi pidana soal sertifikasi halal. "Arahnya bagaimana mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Jadi pendekatan yang dikedepankan adalah persuasif dan edukatif. Karena itu, dalam pembahasan kami menghindari sanksi pidana hanya sanksi administratif," katanya. (ANT) 

 

Tags:

Berita Terkait