Kemudian Novel juga mempertanyakan perihal hasil TWK dianggap sebagai dokumen rahasia. Sebab seharusnya setiap tes terhadap pribadi seseorang, maka orang itu mendapatkan hasilnya, contohnya dalam tes ASN, tes mahasiswa maupun pelajar, ia mendapatkan hasil dari tes itu sehingga mengetahui pada poin mana mereka dianggap menyalahi ketentuan.
“Kalau BKN bilang mereka enggak ada, saya kira sebaiknya pejabat itu jujur ya. Kalau terkait dengan tadi ya kerahasiaan. Pertanyaan itu kembali ke pertanyaan dasar, ini sedang assessment TWK atau sedang ada operasi intelijen,” terang Novel.
Selain itu Novel juga berpendapat ada dua terminologi dalam assessment, pertama untuk peralihan jabatan seperti kenaikan pangkat di institusi. Kemudian yang kedua untuk pemetaan jabatan sehingga terlihat orang ini lebih cocok di posisi yang mana. Sementara untuk TWK ini pegawai KPK bukan untuk kenaikan jabatan dan juga bukan berkaitan optimal atau tidak, ini adalah peralihan pegawai KPK sebagai ASN atas perintah undang-undang.
Selain itu dalam perjalannya 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos yang 51 akan dipecat sementara 24 lainnya harus mengikuti pelatihan ulang ini juga didatangi pihak yang mengaku sebagai tim assessment di rumah. Hal ini menurut Novel cukup janggan karena dari pengalamannya belum pernah ada assessment yang profilingnya dilakukan di rumah.
“Kalau ini operasi intelejen apakah boleh operasi intelijen yang dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik. Kita khawatir ke depan orang baik di tempat lain, di institusi lain diperlakukan yang sama, ini yang berbahaya,” pungkasnya.