Ia juga tidak setuju dengan AS yang mengembangkan doktrin pre-emptive attack untuk mendukung argumen perangnya. Doktrin ini memberikan hak kepada suatu negara untuk menyerang mendahului sebelum diserang oleh negara lain. Ia berpendapat bahwa pre-emptive attack tidak bisa diterima untuk kasus Amerika vs Irak.
Hikmahanto termasuk sedikit dari pakar hukum internasional yang dimiliki Indonesia. Menteri Luar Negeri N. Hassan Wirajuda mengakui jumlah ahli hukum internasional Indonesia belumlah seperti yang diharapkan, khususnya untuk interaksi di kalangan dunia internasional. Selain Hassan Wirajuda dan Hikmahanto, pakar hukum internasional Indonesia, termasuk Mochtar Kusumaatmadja, Hasyim Djalal, Sudargo Gautama, dan Sidik Suraputra.
Menurut Wirajuda, kurangnya pakar hukum internasional sebagian karena sistem pendidikan hukum di Indonesia dan lainnya disebabkan oleh kurangnya apresiasi dari bangsa Indonesia tentang pentingnya hubungan dengan dunia internasional.
Menyadari kurangnya apresiasi terhadap hukum internasional, Hikmahanto mendirikanIndonesia Society of International Law (ISIL). Tujuan ISIL, antara lain untuk melahirkan praktisi hukum internasional yang mampu berkiprah dan diakui oleh dunia.
Ia juga ikut menjadi pendukung pelaksanaan Indonesians Rounds of Jessup Competition yang merupakan moot court hukum international. Dorongan Hikmahanto tidak percuma. Tim dari Indonesia -- yang diwakili mahasiswa FHUI --meraih posisi 26, kedudukan yang lumayan untuk negara berkembang serta tidak menggunakan bahasa Ingris sebagai bahasa nasional.
Meski usianya belum lagi genap 40 tahun, pengalaman Hikmahanto sangat beragam. Mulai dari dosen, pengacara, konsultan hukum, sampai staf ahli menteri pernah ia rasakan. Ia pernah menjadi staf ahli Menko Perekonomian ketika saat Kwik Kian Gie menjadi menteri.
Toh, kekayaan pengalamannya itu tak membuat Hikmahanto tertarik untuk berpolitik. Setidaknya, untuk saat ini. "Kalau berpolitik, artinya saya harus berpihak. Sebagai dosen, saya nggak mau berpihak. Dengan pengetahuan yang saya punya, saya harus menjelaskan, memetakan permasalahan tanpa saya harus berpihak," katanya.