Anwar Ibrahim:
Hukum Berfungsi sebagai Check and Balances Politik
Profil

Anwar Ibrahim:
Hukum Berfungsi sebagai Check and Balances Politik

Independence of judiciary masih menjadi isu besar di Malaysia.

Oleh:
Rzk/MVT
Bacaan 2 Menit

 

Pada prinsipnya, harus ada pembagian kekuasaan atau separation of power. Itu yang sebenarnya didahulukan dalam undang-undang dasar, dasar kenegaraan. (Prinsip) itu disepakati semua pihak, cuma dalam reality, dilacurkan oleh pimpinan yang korup. Karena itu, harus kembali kepada garis asal. (Separation of power, red) itu prinsip juga dalam asas syariah. Kalau tidak ada pembagian kekuasaan, harus ada percanggahan (konflik, red) antara masing-masing kekuasaan.

 

Dalam konteks check and balances, hukum harus menjalankan peran sebagai check and balances terhadap politik. Tetapi juga harus ada judicial activism yang dibicarakan Lord Denning*. Judicial activism itu untuk mempertahankan prinsip dasar dalam konstitusi. Begitu juga legislatif. Dengan begitu, ada keseimbangan. Bagi kami, solusinya reformasi menyeluruh, konstitusi dan sistem.

 

(*Lord Denning adalah orang yang memperkenalkan teori “judicial activism”. Hakim asal Inggris ini populer dengan pernyataan "Berikan saya hukum yang buruk dengan hakim-hakim yang baik, maka saya dapat memberikan keadilan. Tapi berikan saya hukum yang baik dengan hakim-hakim yang buruk, maka saya tak dapat melakukannya")

 

Judicial activism menekankan pada peran seorang hakim, tetapi sebagaimana Anda ceritakan dalam Forum Publik, hakim di Malaysia kan sudah terkontaminasi. Lalu, bagaimana caranya agar institusi peradilan steril dari intervensi kekuasaan?

 

Pertama, jaminan hukum berdasarkan undang-undang dasar. Ini memang yang mengkhawatirkan kita, perkembangan dalam negara demokrasi, yaitu ketika hukum tidak bebas dari kecurangan dan korupsi, terutama yg menjangkiti badan kehakiman. Independence of Judiciary ini masih menjadi isu besar di Malaysia. Ada memang jaminan di konstitusi tapi dilanggar oleh parlemen yang mayoritasnya UMNO** (United Malays Nation Organization). Seluruh laporan, baik ICJ (International Court of Justice), International Bar, dan lain-lain sepakat membuktikan adanya kecurangan dalam badan kehakiman di Malaysia.

 

(**UMNO adalah partai politik yang bertahun-tahun menguasai Pemerintahan Malaysia. Sebelum akhirnya beralih ke Partai Keadilan, Anwar pernah tercatat sebagai Wakil Presiden UMNO)

 

Di beberapa negara, independensi peradilan salah satunya dapat diukur melalui mekanisme rekrutmen. Bagaimana mekanisme yang berlaku di Malaysia?

Halaman Selanjutnya:
Tags: