Terbaru

Hukumonline Beraudiensi dengan Wakil Ketua MPR

Perlunya dukungan terhadap semua kegiatan MPR, seperti sosialisasi kebangsaan, program pertemuan tokoh masyarakat, ataupun dialog kebangsaan.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Hukumonline saat beraudiensi dengan Wakil Ketua MPR Arsul Sani di ruang kerjanya, Selasa (5/7/2022). Foto: RES
Hukumonline saat beraudiensi dengan Wakil Ketua MPR Arsul Sani di ruang kerjanya, Selasa (5/7/2022). Foto: RES

Di usia menjelang 22 tahun dan terus memperkuat literasi bidang informasi hukum, Hukumonline terus berupaya memperluas kiprahnya mendukung berbagai aktivitas di pemerintahan. Termasuk mendukung kegiatan sosialisasi empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika yang kerap digaungkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Kami ingin lebih dekat lagi dengan MPR. Hukumonline sebagai platform digital, kita ingin support termasuk sosialisasi empat pilar,” ujar Chief Content Officer Hukumonline, Amrie Hakim saat beraudiensi dengan Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (5/7/2022).

Dia menerangkan Hukumonline memiliki kedekatan dengan komunitas mahasiswa hukum dan praktisi serta pegiat hukum. Sebagai regulatory-tech company, Hukumonline secara teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu kerja-kerja MPR, seperti sosialisasi empat pilar salah satu diantaranya.

Amrie melihat sebagai anggota MPR yang notabene anggota DPR perlu didukung berbagai informasi relevan untuk menjalankan kewenangannya. Termasuk dengan para tenaga ahlinya yang mendukung penuh tugas-tugas para anggota MPR/DPR. Untuk itu, berbagai produk Hukumonline dan layanan informasi hukum lengkap, terintegrasi, dan terpercaya melalui pemanfaatan teknologi perlu dielaborasi dengan tugas dan kewenangan MPR.

Chief Operational Officer Hukumonline, Jan Ramos Pandia melanjutkan platform digital Hukumonline dibangun dengan literasi hukum. Seperti adanya klinik hukum hingga pusat data hukum yang amat lengkap. Apalagi dengan pelanggan korporasi berjumlah sekitar 1.200-an menjadi kekuatan tersendiri.

Menurutnya, terdapat beberapa lembaga pemerintah, seperti Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berkolaborasi dengan Hukumonline. Nah, MPR sebagai lembaga tinggi negara pun yang memiliki tugas yang cukup banyak perlu didukung dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Kita ingin berkolaborasi, apa saja yang bisa membantu MPR dalam menjalankan kewenangannya. Termasuk bisa membantu dalam sosialisasi empat pilar,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait