Hukumonline Indonesian In House Counsel Awards 2022 Hingga Perlindungan Hukum Karyawan Magang
Hukumonline Indonesian In House Counsel Awards 2022 Hingga Perlindungan Hukum Karyawan Magang
Terbaru

Hukumonline Indonesian In House Counsel Awards 2022 Hingga Perlindungan Hukum Karyawan Magang

MK tolak gugatan Musica Studio terkait hak cipta, Kominfo digugat Tim Advokasi Kebebasan Digital, dan kritik terhadap ‘keliaran’ kuasa Menteri Jokowi oleh Dosen HTN FH Universitas Andalas.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 3 Menit
Hukumonline Indonesian In House Counsel Awards 2022 Hingga Perlindungan Hukum Karyawan Magang
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Kamis (1/12). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

1. Ini Kategori Juara Hukumonline Indonesian In-House Counsel Awards 2022

Hukumonline telah menggelar survei Hukumonline In-House Counsel Awards yang kini memasuki tahun kedua. Ajang ini digelar untuk memberikan penghargaan kepada jajaran In-House Counsel (IHC), baik sebagai individu maupun tim atas inovasi, capaian, dan kontribusinya dalam memajukan bisnis perusahaan serta memastikan kesesuaiannya dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Malam puncak Hukumonline Indonesian In-House Counsel Awards 2022 ini (awards night) digelar pada Jum’at 2 Desember 2022 bertempat di JS Luwansa Hotel Jakarta.

Baca Juga:

2. Kabar Baik untuk Musisi! MK Tolak Gugatan Musica Studio Terkait Hak Cipta

Setelah menjalani proses persidangan hampir setahun lamanya, pada Rabu, (30/11), Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjatuhkan putusan yang menolak seluruh gugatan PT Musica Studios. Sebagaimana diketahui Musica Studios mengajukan gugatan permohonan uji materiil yang intinya meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengembalikan hak ekonomi ke pencipta setelah jangka waktu 25 tahun, karena dianggap melanggar asas kebebasan berkontrak dan prinsip kepastian hukum.

3. Charles Simabura, Kritikus dari Andalas tentang Keliaran Kuasa Menteri Jokowi

Baru jalan dua pekan berlalu sejak putera Minang dari tanah andalas itu resmi menyandang gelar doktor. Charles Simabura, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas kelahiran Solok 5 April 1974 ini berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Charles resmi menjadi lulusan doktor ilmu hukum ke-266 Universitas Indonesia. Sidang terbuka promosi doktor di kampus FHUI Depok digelar pada 19 November lalu mengangkat Charles sebagai doktor ilmu hukum dengan disertasi berjudul “Wewenang Menteri Membentuk Peraturan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kurun Waktu Tahun 2004-2019”.

4. Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Magang

Praktik magang menjadi salah satu tujuan dalam meningkatkan dan memajukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Dengan adanya praktik magang diharapkan para siswa atau mahasiswa mampu terjun langsung ke dunia kerja dengan kemampuan teori dan praktik yang ditempuh selama sekolah. Adanya perjanjian magang merupakan bentuk jaminan dan kepastian hukum untuk melindungi hak dan kewajiban karyawan magang dan perusahaan.

5. Buntut Pemblokiran 8 Platform Digital, Tim Advokasi Kebebasan Digital Gugat Kominfo

Tim Advokasi Kebebasan Digital menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu (30/11). Para penggugat terdiri dari dua individu yakni Isdaru Pratanto dan Krishna Wisnuputra serta dua lembaga nonpemerintah yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia serta Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). Gugatan tersebut terkait tindakan Kominfo memutus akses delapan platform digital yang belum melakukan registrasi pada 30 Juli 2022.

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait