ICW Nilai Landasan Hukum Pelantikan 38 Pejabat KPK Bermasalah
Berita

ICW Nilai Landasan Hukum Pelantikan 38 Pejabat KPK Bermasalah

Pelantikan ini dianggap penyalahgunaan wewenang.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit
Ketua KPK Firli Bahuri melantik 38 pejabat struktural baru mulai dari jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pelaksana tugas atau Plt. Foto: RES
Ketua KPK Firli Bahuri melantik 38 pejabat struktural baru mulai dari jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pelaksana tugas atau Plt. Foto: RES

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melantik 38 pejabat struktural baru mulai dari jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pelaksana tugas atau Plt di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Enam di antaranya berasal dari unsur Polri.

“Kita sama-sama berkomitmen membangun KPK yang berintegritas, yang akuntable dan yang terpercaya,” kata Firli dalam sambutannya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pelantikan itu menjadi tindak lanjut dari pengesahan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola KPK (PerKom 7/2020). Sebagaimana diduga sebelumnya, tindak lanjut dari PerKom tersebut diyakini akan memiliki implikasi serius pada beberapa aspek penting. 

Menurut Kurnia, secara umum, problematika pelantikan pejabat struktural baru KPK dapat dipandang sebagai upaya dari Pimpinan untuk semakin mengikis independensi kelembagaan. Sebab, sejak Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK, terlihat adanya tren pejabat struktural diisi oleh oknum Kepolisian. Saat ini saja, pasca pelantikan, setidaknya ada sembilan perwira tinggi Polri yang bekerja di KPK, diantaranya 7 pada level Direktur, 1 pada level Deputi, dan 1 pada level Pimpinan.

“Tidak hanya itu, kebijakan untuk melantik puluhan pejabat KPK itu juga dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pimpinan. Hal itu dikarenakan landasan hukum yang dijadikan dasar pelantikan bermasalah,” ujarnya. (Baca: Refleksi Akhir Tahun KPK, Dampak Krusial Berlakunya UU KPK Baru)

Sebagaimana diketahui, perubahan regulasi KPK menjadi UU 19/2019 tidak diikuti dengan pergantian substansi Pasal 26 dalam UU 30/2002. Artinya, nomenklatur struktur KPK harus kembali merujuk pada Pasal 26 UU 30/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2019 yaitu, 1) Bidang pencegahan; 2) Bidang Penindakan; 3) Bidang Informasi dan Data; 4) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. 

Namun, PerKom 7/2020 malah menambahkan nomenklatur baru, misalnya: Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Inspektorat, Staff Khusus, dsb.  Ini menunjukkan bahwa, Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1837/2020 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator pada KPK yang dianggap bertentangan dengan UU 19/2019 dan tidak dapat dibenarkan. 

Tags:

Berita Terkait