Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter Kaban mengungkapkan pembebasan bersyarat terhadap 23 narapidana korupsi secara bersamaan merupakan tanda semakin lemahnya penegakan hukum pada kejahatan tersebut. Dia mempertanyakan kesungguhan pemerintah dan lembaga hukum dalam memberantas korupsi yang seharusnya merupakan kejahatan extra ordinary crime.
Dia menjelaskan pelemahan hukuman bagi narapidana koruptor diawali sejak dicabutnya aturan ketat remisi bagi narapidana koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan oleh Mahkamah Agung (MA).
Dalam ketentuan tersebut, napi koruptor berhak mendapatkan remisi jika memenuhi jika memenuhi persyaratan antara lain berperan sebagai justice collaborator dan pembayaran denda dan pidana uang pengganti. “Dua syarat tersebut yang dimaksudkan untuk memperketat. Sedangkan syarat lainnya bersifat normatif seperti berkelakuan baik serta menempuh 2/3 masa hukuman,” jelas Lola. Syarat sebagai justice collaborator juga harus memenuhi unsur bahwa narapidana tersebut bukan pelaku utama tindak pidana korupsi.
“Bagi saya ini kebijakan (pencabutan PP 99/2012) itu dimaksudkan untuk untungkan koruptor, secara kritis kita lihat bukan hanya Kemenkumham untuk minta pertanggungjawaban tapi ada peran MK, MA yang berkontribusi. Ini sifatnya sudah terstruktur, artinya dikondisikan,” jelas Lola.
Baca Juga:
- Presiden Minta Menteri PANRB Baru Percepat Reformasi Birokrasi
- Tata Cara Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi
- Pembebasan Bersyarat Napi Korupsi: Pudarnya Harapan Pemberantasan Korupsi
Sebelumnya, sebanyak 23 narapidana koruptor menerima program pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
"Adapun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyarat-nya langsung dikeluarkan pada 6 September 2022," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (7/9).