Dikabulkannya permohonan uji materi Pasal 2 ayat (3) huruf a Permenkumham No.19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris oleh MA, berimplikasi dibatalkannya salah satu syarat pengangkatan jabatan Notaris yakni pelampiran fotocopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang diterbitkan Ditjen AHU Kemenkumham.
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pasal 2 ayat (3) huruf a Permenkumham No.19 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 3 UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak menerima dan menolak tuntutan permohonan selain dari itu,” demikian bunyi amar Putusan MA No.3 P/HUM/2022 yang diputus pada Selasa (29/3/2022) lalu.
Baca juga artikel terkait seputar mahasiswa hukumdan profesi, silakan klik artikel Klinik berikut ini: Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum
Atas putusan itu, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) menyayangkan terbitnya putusan MA itu, bagaimana telah dua kali terjadi pembatalan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas notaris. Padahal, peningkatan kualitas notaris sendiri pada akhirnya dimaksudkan sebagai upaya melindungi masyarakat yang nantinya akan dilayani notaris.
“Dari kita sebenarnya sayangkan juga. Tetapi MA melihat hanya dari sisi formalitas saja, karena tidak ada dalam UU Jabatan Notaris, maka tidak boleh diatur. Ini dari kita melihatnya kenapa tidak mempertimbangkan hal lain? Misalnya, dalam hukum kan bukan hanya kepastian hukum, tapi kemanfaatan juga diperhatikan,” ujar Ketua Bidang Organisasi INI Taufik melalui sambungan telepon, Rabu (20/7/2022).
Baca Juga:
Sebetulnya, lanjut Taufik, kebijakan Kemenkumham dengan PP INI adalah sama-sama sejalan yakni untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris. Pasalnya, dari fakta yang dijumpai di lapangan baik Kemenkumham maupun PP INI telah banyak menerima laporan dan keluhan masyarakat terkait notaris.
“Masyarakat seharusnya dapat terlindungi oleh jabatan notaris. Bukan malah menurunnya kualitas jabatan notaris yang hanya berimbas pada menurun pula kepercayaan masyarakat dan negara terhadap notaris dan akta notaris. Hal itu kini menjadi isu yang perlu dipikirkan Bersama,” kata dia.