Implikasi Delik Korupsi dalam KUHP Baru Tak Lagi Extraordinary Crime
Terbaru

Implikasi Delik Korupsi dalam KUHP Baru Tak Lagi Extraordinary Crime

Konsekuensi hukum lainnya, seluruh ketentuan dalam KUHP Baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan berlaku sama dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, baik yang dilakukan oleh penyidik Polri, penuntut umum, dan Hakim sekalipun oleh KPK.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Di tempat yang sama, Kepala Pusat (Kapus) Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy, berpandangan permasalahan yang sering menyelimuti praktik penegakan hukum di tanah air tak hanya terbatas pada persoalan regulasi semata. Tapi juga disebabkan persoalan kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal.

Kendati demikian, Yunan mengakui untuk saat ini sistem peradilan pidana terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi belum dapat berjalan optimal. Walhasil, belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Makanya menjadi wajar  indek persepsi korupsi (IPK) Indonesia merosot.

“Awal tahun 2023, Transparency International meluncurkan hasil Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) yang hasilnya mengejutkan di mana skor Indonesia turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan ini merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015,” ujarnya.

Sebelumnya, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Ramadhana Kurnia, berpandangan hilangnya sifat kekhususan tipikor. Dengan menarik delik korupsi masuk dalam KUHP malah menghilangkan kekhususan tipikor menjadi tindak pidana umum. Alhasil, korupsi tak lagi menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Padahal, kejahatan korupsi acapkali menggunakan modus operasi yang rumit, berkembang, dan dampaknya amat merugikan masyarakat luas.

Dia berpandangan rumusan norma yang mengatur tipikor masih bersifat kontemporer, dinamis, dan dapat menyesuaikan perkembangan kejahatan tersebut di masyarakat. Apalagi Indonesia sebagai negara peserta Konvensi PBB menentang korupsi masih belum mengkriminalisasi sejumlah delik rekomendasi di dalamnya. Dengan begitu, semestinya pembentuk UU memprioritaskan merevisi UU Pemberantasan Tipikor ketimbang menarik delik korupsi masuk ke KUHP malah menjadi masalah.

Sebagai informasi, pada tahun ini BPHN Kementerian Hukum dan HAM membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun sejumlah isu yang disoroti dalam hal substansi salah satunya soal masihkah relevan ketika prasyarat adanya kerugian keuangan negara dalam tipikor.

Dari segi kelembagaan, Pokja menyoroti persoalan salah satunya disharmoni kewenangan penindakan antar instansi penegak hukum seperti kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh satu instansi yang sama bertentangan dengan asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana.

Tags:

Berita Terkait