Indonesia Siap Beri Suara untuk Perkuat Posisi Hukum Palestina di ICJ
Mengadili Israel

Indonesia Siap Beri Suara untuk Perkuat Posisi Hukum Palestina di ICJ

Pada 19 Februari 2024, Indonesia akan memberikan pernyataan lisan di hadapan ICJ untuk memberi Advisory Opinion yang memperkuat posisi hukum Palestina. PBB diminta tidak melupakan perjuangan Palestina baik secara politik maupun hukum internasional.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit

Bahkan di hadapan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada 19 Februari 2024 yang akan datang Indonesia bakal menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung Mahkamah dapat memberikan Advisory Opinion yang perkuat posisi hukum Palestina. “Intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional,” terang Retno.

Sebelumnya, dari konflik yang tidak berkesudahan ini mendorong sejumlah negara menggulirkan permasalahan ke badan peradilan internasional seperti International Criminal Court (ICC) maupun International Court of Justice (ICJ). Salah satunya Afrika Selatan yang pada Jum’at (29/12/2023) lalu menggulirkan permohonan ke ICJ atas dugaan genosida terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh Israel. Permohonan ini mendapat dukungan penuh dari Malaysia, Turki, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dalam permohonannya, Afrika Selatan meminta ICJ agar memerintahkan Israel segera memberhentikan serangan di Gaza dan bertanggung jawab atas dugaan kejahatan genosida yang terjadi. Dari berkas yang telah diterima, ICJ telah mengumumkan bakal segera menggelar public hearing di Peace Palace, Den Hague. Tepatnya, mendengar argumen lisan dari Afrika Selatan pada Kamis (11/1/2024) dan argumen lisan dari Israel pada Jum’at (12/1/2024).

Dikutip dari Antara, Kamis (4/1/2023) kemarin, terkait dukungan permohonan Afrika Selatan tersebut, Menlu menyatakan bahwa Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida). Maka dari itu, Indonesia menempuh mekanisme lain untuk membela perjuangan Palestina dengan memberi argumen terhadap Majelis Umum PBB dan ICJ.

Mengingat Majelis Umum PBB sebelumnya sudah meminta advisory opinion atau pendapat penasihat kepada ICJ perihal apakah tindakan yang dilakukan Israel kepada Palestina sah secara hukum. Sidang umum PBB atas permintaan pendapat hukum ICJ dijadwalkan mulai pada Februari 2024.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan ICJ dapat memberikan advisory opinion terhadap suatu permasalahan hukum atas permintaan suatu badan yang memiliki wewenang sebagaimana Piagam PBB. Meski tidak berlaku mengikat, advisory opinion yang merupakan pandangan nasihat hukum dari ICJ tetap dapat memberikan pengaruh secara politik dan hukum.

Tags:

Berita Terkait