Ingin Berkarir Jadi Kurator? Ini Aspek-aspek Dasar Hukum Kepailitan
Utama

Ingin Berkarir Jadi Kurator? Ini Aspek-aspek Dasar Hukum Kepailitan

Mengacu pada UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, ketentuan kepailitan juga terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdata tentang Jaminan, hingga terdapat syarat yang harus dipenuhi agar debitor dapat dipailitkan.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit
 Managing Partner Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership, Muhamad Arifudin dalam Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia yang diselenggarakan Hukumonline bersama FH UMP dan IKA FH UMP di Palembang, Kamis (20/6/2024). Foto: HFW
Managing Partner Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership, Muhamad Arifudin dalam Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia yang diselenggarakan Hukumonline bersama FH UMP dan IKA FH UMP di Palembang, Kamis (20/6/2024). Foto: HFW

Semakin berkembang dan kompleksnya kegiatan bisnis nasional, hukum kepailitan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dalam praktiknya, proses kepailitan menyangkut kepentingan berbagai pihak baik dari sisi kreditor maupun debitor. Selain itu, terdapat aspek ketenagakerjaan yang harus dipenuhi dalam proses kepailitan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (FH UMP), Saparyanto menjelaskan pailit adalah keadaan, di mana debitor berbentuk perorangan atau badan yang tidak mampu lagi membayar utang sesuai jatuh tempo. Sedangkan,kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

“Utang piutang antara kreditor dan debitor berjalan tidak mulus. Karena gagal bayar ini menjadi permasalahan. Jadi, munculnya (kepailitan) ini, karena ketidakmampuan debitor bayar utang,” ujarnya dalam Seminar Nasional Hukum Kepailitan Indonesia yang diselenggarakan Hukumonline bersama FH UMP dan IKA FH UMP di Palembang, Kamis (20/6/2024).

Dasar hukum kepailitan sendiri mengacu pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selain itu, ketentuan kepailitan terdapat juga Pasal 1131 KUHPerdata tentang Jaminan. Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar debitor dapat dipailitkan. Syarat tersebut diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yaitu minimal 2 kreditor, debitor tidak membayar lunas, dan utang tersebut harus telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih.

Baca juga:

Hukumonline.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (FH UMP), Saparyanto menjelaskan aspek-aspek kepailitan hingga pihak-pihak yang dapat dipailitkan. Foto: HFW

Saparyanto berpandangan, terdapat perbedaan antara kepailitan dengan PKPU. Menurutnya, PKPU adalah tata cara yang digunakan debitor dan kreditor dalam hal melihat debitor tidak akan bisa melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Dengan tujuan, tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor, sehingga debitor tidak perlu mengalami pailit.

Tags:

Berita Terkait