Ini Alasan Pemerintah Belum Berencana Hapus Daya Listrik 450 Volt
Terbaru

Ini Alasan Pemerintah Belum Berencana Hapus Daya Listrik 450 Volt

Wacana tersebut dinilai kurang tepat diimplementasikan saat ini lantaran peningkatan ke daya listrik 900 VA berpotensi meningkatkan penggunaan listrik yang selaras dengan peningkatan biaya.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Ini Alasan Pemerintah Belum Berencana Hapus Daya Listrik 450 Volt
Hukumonline

Isu penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) muncul ke publik setelah Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyampaikan usulan tersebut dalam rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU APBN 2023. Said mengusulkan penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) untuk rumah tangga miskin dan dialihkan ke daya 900 VA untuk mengatasi kelebihan daya listrik yang kini dialami oleh PLN.

"Masyarakat miskin minimal 900 VA, setidaknya oversupply (kelebihan) berkurang dan demand (permintaan) naik," katanya dilansir dari Antara.

Said menjelaskan program pembangunan pembangkit listrik 35 GigaWatt (GW) yang dicanangkan oleh pemerintah telah membuat PLN mengalami kelebihan daya hingga 6 GW.  Bahkan tahun depan, menurutnya, PLN akan memperoleh tambahan 1,4 GW yang membuat total kelebihan menjadi 7,4 GW. Kemudian tambahan daya baru juga akan masuk sebesar 7,5 GW pada 2026.

Baca Juga:

Pasokan listrik semakin bertambah, katanya, seiring dengan program pemerintah mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat membuat PLN kelebihan listrik hingga 41 GW pada 2030.

"Bisa dibayangkan kalau 1 GW  itu karena memang take or pay harus bayar 1 GW Rp3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun," ujar Said.

Namun pemerintah belum berencana untuk menghapus daya listrik 450 V. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus melakukan berbagai upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi listik 450 Volt Ampere (VA). Pembaharuan data akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara nasional.

Tags:

Berita Terkait