Poin keempat Menteri Kesehatan diinstruksikan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kelima meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan corona.
Poin enam meminta Kepala LKPP untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona. “Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab,” tulis poin tujuh inpres tersebut.
Diketahui beberapa alat kesehatan saat ini memang telah tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah siap mendistribusikan lagi 105 ribu APD ke seluruh RS di Tanah Air. “(Sebanyak) 45 ribu unit akan didistribusikan di DKI, di Bogor, dan di Provinsi Banten. Kemudian 40 ribu unit akan didistribusikan untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali. Dan 10 ribu akan didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di luar Jawa, serta 10 ribu sebagai cadangan,” ujar Jokowi.
Sementara dilansir dari setkab.go.id, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo sebelumnya mengatakan Presiden telah meminta agar barang kebutuhan medis menjadi salah satu prioritas. “Penekanan Bapak Presiden adalah memastikan barang-barang yang dibutuhkan dan peralatan yang diperlukan untuk medis segera didatangkan dan juga disiapkan, baik dari luar negeri maupun dari lokal. Seperti antara lain rapid test, alat pelindung diri, reagen, ventilator, dan juga masker, serta hand sanitizer, juga cairan disinfektan,” kata Doni.