Mega proyek 35 ribu megawatt (MW) menuai polemik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt tidak realistis. Kalau dipaksakan, maka akan membahayakan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Oleh karena itu, dia mengubah rencana pembangunan pembangkit listrik yang dianggap paling realistis untuk melayani beban puncak 2019 yakni berkapasitas 16.167 MW.
Direktur PLN Sofyan Basir menjelaskan bahwa rencana proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu MW itu sudah dipikirkan dengan matang. Menurutnya, proyek besra itu bukan hanya rencana tanpa perhitungan. Dirinya menegaskan bahwa proyeksi besaran 35 ribu MW sudah menyesuaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga pertumbuhan penduduk dalam lima tahun ke depan.
"Pak Rizal sampaikan hari ini pertumbuhan ekonomi 4,5%, mungkin kan tahun depan bisa 6%. Empat tahun lagi kita nggak tahu berapa. Tapi kalau kita berpikir atas dasar yang sangat pesimis, kan nggak bisa, makanya kata Pak Rizal jangan kita sebut secara angka, kita bicara prospek ke depan. Jadi apa nanti yang berjalan, tiap tahun kan kita kaji," papar Sofyan di Jakarta, Senin (7/9).
Sementara itu, atas kritik Rizal Ramli mengenai kelebihan pasokan, Sofyan mengatakan tak ada masalah megenai hal itu. Ia mengatakan bahwa PLN harus memiliki cadangan listrik yang cukup di setiap daerah. Oleh karena itu, kelebihan pasokan dari proyek 35 ribu MW tak akan terbuang sia-sia.
Sofyan menambahkan, pasokan yang dibutuhkan PLN tidak sedikit. Hal ini menurutnya terkait dengan adanya lonjakan permintaan saat beban puncak di malam hari. Ia pun menyebut, dengan asumsi kebutuhan pelanggan satu rumah seribu watt maka PLN setidaknya harus menyediakan pasokan 1.400 watt.
"Kalau kamu butuh 1.000 watt di rumahmu, PLN siapinnya 1.400 watt. Kan ada peak malam, sama siang lain. Di daerah-daerah tertentu, cadangannya bisa 60%,” katanya.
Selain itu Sofyan mengatakan, cadangan listrik juga berperan bila terjadi perbaikan. Ia menjelaskan bahwa kelebihan akan dipakai untuk mendukung kekurangan pasokan bila terjadi perbaikan pembangkit. Ia mengilustrasikan saat pembangkit harus dimatikan selama tiga bulan, cadagan yang ada membuat pasokan listrik kepada masyarakat tetap mengalir.
Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membuat perhitungan pasokan listrik yang ketat dengan kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa cadangan pasokan yang muncul dari proyek 35 ribu MW akan sangat bermanfaat. Hal ini untuk mengantisipasi proses perawatan pembangkit maupun peristiwa tak terduga, pemerintah harus tetap menyediakan kebutuhan listrik bagi industri selama 24 jam penuh.
“Pemerintah tak mengubah rencana pembangunan proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu MW,” katanya.
Di sisi lain, Sofjan meminta menteri bisa menyampaikan keluhan dan memberi masukan dalam rapat kabinet secara tertutup jika memang tak sependapat dengan keputusan presiden. Sofjan pun menuturkan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi Widodo untuk menertibkan pembantu presiden yang mengubah perintah presiden secara sepihak. Sebab, perbedaan kebijakan antara menteri dan presiden bisa menurunkan kewibawaan kepala negara.
Sisi negatif lainnya adalah kebingungan investor di sektor kelistrikan. Sofjan khawatir, investor asing yang ingin berinvestasi langsung maupun menyimpan dana akan kebingungan dengan dualisme kebijakan pemerintah. Sebab, investor bingung mengenai kebijakan mana yang harus menjadi pegangan, menteri atau presiden.
“Kalau mau membaik negara ini harus ada one policy and one voice, satu komando. Tidak bisa bicara seenaknya,” tuturnya.
Direktur PLN Sofyan Basir menjelaskan bahwa rencana proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu MW itu sudah dipikirkan dengan matang. Menurutnya, proyek besra itu bukan hanya rencana tanpa perhitungan. Dirinya menegaskan bahwa proyeksi besaran 35 ribu MW sudah menyesuaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga pertumbuhan penduduk dalam lima tahun ke depan.
"Pak Rizal sampaikan hari ini pertumbuhan ekonomi 4,5%, mungkin kan tahun depan bisa 6%. Empat tahun lagi kita nggak tahu berapa. Tapi kalau kita berpikir atas dasar yang sangat pesimis, kan nggak bisa, makanya kata Pak Rizal jangan kita sebut secara angka, kita bicara prospek ke depan. Jadi apa nanti yang berjalan, tiap tahun kan kita kaji," papar Sofyan di Jakarta, Senin (7/9).
Sementara itu, atas kritik Rizal Ramli mengenai kelebihan pasokan, Sofyan mengatakan tak ada masalah megenai hal itu. Ia mengatakan bahwa PLN harus memiliki cadangan listrik yang cukup di setiap daerah. Oleh karena itu, kelebihan pasokan dari proyek 35 ribu MW tak akan terbuang sia-sia.
Sofyan menambahkan, pasokan yang dibutuhkan PLN tidak sedikit. Hal ini menurutnya terkait dengan adanya lonjakan permintaan saat beban puncak di malam hari. Ia pun menyebut, dengan asumsi kebutuhan pelanggan satu rumah seribu watt maka PLN setidaknya harus menyediakan pasokan 1.400 watt.
"Kalau kamu butuh 1.000 watt di rumahmu, PLN siapinnya 1.400 watt. Kan ada peak malam, sama siang lain. Di daerah-daerah tertentu, cadangannya bisa 60%,” katanya.
Selain itu Sofyan mengatakan, cadangan listrik juga berperan bila terjadi perbaikan. Ia menjelaskan bahwa kelebihan akan dipakai untuk mendukung kekurangan pasokan bila terjadi perbaikan pembangkit. Ia mengilustrasikan saat pembangkit harus dimatikan selama tiga bulan, cadagan yang ada membuat pasokan listrik kepada masyarakat tetap mengalir.
Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membuat perhitungan pasokan listrik yang ketat dengan kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa cadangan pasokan yang muncul dari proyek 35 ribu MW akan sangat bermanfaat. Hal ini untuk mengantisipasi proses perawatan pembangkit maupun peristiwa tak terduga, pemerintah harus tetap menyediakan kebutuhan listrik bagi industri selama 24 jam penuh.
“Pemerintah tak mengubah rencana pembangunan proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu MW,” katanya.
Di sisi lain, Sofjan meminta menteri bisa menyampaikan keluhan dan memberi masukan dalam rapat kabinet secara tertutup jika memang tak sependapat dengan keputusan presiden. Sofjan pun menuturkan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi Widodo untuk menertibkan pembantu presiden yang mengubah perintah presiden secara sepihak. Sebab, perbedaan kebijakan antara menteri dan presiden bisa menurunkan kewibawaan kepala negara.
Sisi negatif lainnya adalah kebingungan investor di sektor kelistrikan. Sofjan khawatir, investor asing yang ingin berinvestasi langsung maupun menyimpan dana akan kebingungan dengan dualisme kebijakan pemerintah. Sebab, investor bingung mengenai kebijakan mana yang harus menjadi pegangan, menteri atau presiden.
“Kalau mau membaik negara ini harus ada one policy and one voice, satu komando. Tidak bisa bicara seenaknya,” tuturnya.