Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Tiga langkah strategis sudah disiapkan dalam upaya percepatan infrastruktur. Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea, menjelaskan tiga langkah yang dimaksud.
Pertama, melakukan deregulasi peraturan investasi seperti penyederhanaan proses perizinan bidang ketenagalistrikan dari 52 jenis izin menjadi 25 jenis izin dan dari 923 hari menjadi 256 hari; Kedua, memfasilitasi debottlenecking investor yaitu dengan membantu investor mengatasi kendala yang dihadapi atau memfasilitasi investor dengan stakeholder infrastruktur lainnya; dan pemasaran proyek infrastruktur.
“Infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah. BKPM selalu berupaya untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Namun, investasi butuh infrastruktur, dan infrastrukturjuga butuh investasi. BKPM membantu stakeholder agar bisa segera mempercepat realisasi investasinya,” kata Tamba dalam siaran pers yang diterima oleh hukumonline, Selasa (29/9).
Menurut Tamba, daya saing bangsa dalam menarik investasi ditentukan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya merupakan ketersediaan infrastruktur. Sejauh ini, tren realisasi sektor infrastruktur meningkat. Sepanjang semester I 2015, BKPM mencatat total nilai realisasi investasi infrastruktur sebesar Rp72,2 triliun. Nilai ini sudah mencapai 63% realisasi tahun2014 atau 94% realisasi tahun 2013.
BKPM juga mencatat pertumbuhan nilai rencana investasi yang signifikan di sektor ini. Selama semester I 2015, BKPM menerbitkan Izin Prinsip investasi senilai Rp314 triliun, atau meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan, realisasi proyek infrastruktur tersebut meningkatkan rasa optimis akan kenaikan daya saing investasi Indonesia ke depannya. Pasalnya, infrastruktur dan logistik merupakan satu dari lima tantangan utama dalam berbisnis di Indonesia. Infrastruktur juga memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Berdasarkan rencana infrastruktur lima tahun Presiden Jokowi, pemerintah mematok target membangun 24 pelabuhan laut 15 bandar udara, ruas jalan tol sepanjang 1.000 kilometer, 2.650 kilometer jalan antarprovinsi, 49 bendungan, pembangkit listrik 35.000 megawatt serta mengembangkan transportasi massal di tiga kota besar. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan negara lain. Luasnya perairan dan terbatasnya infrastruktur menunjang lancarnya pergerakan arus barang menjadi tantangan bagi penyedia jasa logistik.
Yukki mencatat, berdasarkan survei Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 160 negara dalam hal indeks kinerja logistik, jauh di bawah beberapa negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan Asia Tenggara.
Untuk mencapai reformasi logisitik, Yukki berharap ada penyempurnaan dan evaluasi bersama antara pemerintah dan pelaku usaha logistik terhadap blue print Logistik Nasional, terciptanya integrasi logistik Indonesia, pembentukan UU Logistik dan Transportasi Nasional, serta terdorongnya peningkatan kemampuan SDM di bidang logistik.
“Infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah. BKPM selalu berupaya untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Namun, investasi butuh infrastruktur, dan infrastrukturjuga butuh investasi. BKPM membantu stakeholder agar bisa segera mempercepat realisasi investasinya,” kata Tamba dalam siaran pers yang diterima oleh hukumonline, Selasa (29/9).
Menurut Tamba, daya saing bangsa dalam menarik investasi ditentukan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya merupakan ketersediaan infrastruktur. Sejauh ini, tren realisasi sektor infrastruktur meningkat. Sepanjang semester I 2015, BKPM mencatat total nilai realisasi investasi infrastruktur sebesar Rp72,2 triliun. Nilai ini sudah mencapai 63% realisasi tahun2014 atau 94% realisasi tahun 2013.
BKPM juga mencatat pertumbuhan nilai rencana investasi yang signifikan di sektor ini. Selama semester I 2015, BKPM menerbitkan Izin Prinsip investasi senilai Rp314 triliun, atau meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan, realisasi proyek infrastruktur tersebut meningkatkan rasa optimis akan kenaikan daya saing investasi Indonesia ke depannya. Pasalnya, infrastruktur dan logistik merupakan satu dari lima tantangan utama dalam berbisnis di Indonesia. Infrastruktur juga memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Berdasarkan rencana infrastruktur lima tahun Presiden Jokowi, pemerintah mematok target membangun 24 pelabuhan laut 15 bandar udara, ruas jalan tol sepanjang 1.000 kilometer, 2.650 kilometer jalan antarprovinsi, 49 bendungan, pembangkit listrik 35.000 megawatt serta mengembangkan transportasi massal di tiga kota besar. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan negara lain. Luasnya perairan dan terbatasnya infrastruktur menunjang lancarnya pergerakan arus barang menjadi tantangan bagi penyedia jasa logistik.
Yukki mencatat, berdasarkan survei Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 160 negara dalam hal indeks kinerja logistik, jauh di bawah beberapa negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan Asia Tenggara.
Untuk mencapai reformasi logisitik, Yukki berharap ada penyempurnaan dan evaluasi bersama antara pemerintah dan pelaku usaha logistik terhadap blue print Logistik Nasional, terciptanya integrasi logistik Indonesia, pembentukan UU Logistik dan Transportasi Nasional, serta terdorongnya peningkatan kemampuan SDM di bidang logistik.